6 Keputusan Bupati Boven Digoel Soal Pemekaran DOB Muyu Diduga Dipalsukan

Posted on Updated on

Penyerahan-dokumen-Ampres-Kabupaten-Muyu
Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Marthinus Torip menyerahkan salinan Ampres kepada Plt Bupati Boven Digoel Yesaya Merasi di Swissbell Hotel Merauke. Foto: Jubi

Tanah Merah, MAJALAH SELANGKAH –Keputusan Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua yang menjadi dokumen pendukung RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Muyu yang direncanakan akan dimekarkan dari Kabupaten Boven Digoel, Papua dinilai dipalsukan.

Sumber majalahselangkah.com di Boven Digoel mengatakan, hal ini terbukti dari 6 Keputusan Bupati Boven Digoel tertanggal 4 Juni 2010. “Pada saat itu, Bupati Boven, Yusak Yaluwo sudah ditangkap dan menjadi tahanan KPK sejak tanggal 16 April 2010. Yusak diisolasi oleh KPK dan baru bisa dikunjungi para tamu setelah sidang dakwaan digelar Februari 2011,” tuturnya.

Dokumen yang diduga dipalsukan itu adalah pertama, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 109 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Muyu; kedua, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 110 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Nama Lokasi Calon Ibu Kota Kabupaten Muyu; ketiga, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 111 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Muyu.

Keempat, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 112 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset Kekayaan Daerah dan Personil dari Kabupaten Boven Digoel Kepada Calon Kabupaten Muyu; kelima, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 113 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Kesanggupan Dana Kepada Calon Kabupaten Muyu; dan keenam, Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 114 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kalinya Di Calon Kabupaten Muyu.

Enam dokumen yang diduga kuat palsu itu menjadi bagian dari RUU Pembentukan DOB Kabupaten Muyu yang digagas Komisi II DPR-RI dan menjadi dasar bagi Presiden SBY untuk mengeluarkan surat bersifat SEGERA Nomor: R-66/Pres/12/2013, Perihal: 65 (Enam Puluh Lima) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 27 Desember 2013.

Surat yang disebut Ampres (Amanat Presiden) oleh Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu itu ditujukan kepada Ketua DPR-RI dan bersifat rahasia, tetapi diklaim oleh Tim Pemekaran Kabupaten Muyu dan mitra mereka di DPR-RI sebagai Ampres yang diserahkan langsung ke tangan Ketua Tim Pemekaran, Marthinus Torip.

Diketahui, Sidang Pembahasan ke-65 DOB itu sempat digelar tanggal 6 dan 7 Maret 2014 oleh Komisi II DPR-RI. Tetapi terjadi penundaan karena para anggota Komisi II DPR-RI disibukkan dengan kegiatan kampanye menjelang Pileg 2014.

Sumber majalahselangkah.com mengatakan, untuk Kabupaten Muyu, Kabupaten Muara Digoel, Kabupaten Admi Korbai dan Provinsi Papua Selatan yang dijadian satu paket, Komisi II DPR-RI mematok biaya Rp40 Milyar untuk bisa disahkan paling cepat sebelum Pileg 2014 dan paling lama Mei 2014.

Terkait dugaan dokumen palsu dan informasi permintaan sejumlah uang oleh Komisi II DPR-RI ini majalahselangkah.com belum berhasil melakukan konfirmasi. (WR/GE/MS)

____________@MajalahSelangkahOnline

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s