KPU Papua Digugat, Penetapan DCT Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel Tak Berpedoman DCS

Posted on Updated on

Tanah Merah, MAJALAH SELANGKAH — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dinilai menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Papua

Tahun 2014 dari Partai Hanura dengan tidak berpedoman pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 12 Juni

2013.

Penetapan DPT yang yang tidak berpedoman pada DCS itu dilakukan KPU Provinsi Papua setelah mengambilalih kewenangan DPRD Kabupaten Boven Digoel yang didemisioner.

Hal disampaikan salah satu intelektual Boven Digoel yang tidak mau namanya disebutkan kepada majalahselangkah.com, Selasa, (17/09/13) di Jayapura.

Kata dia, langkah ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 34 Ayat (1) Tentang Daftar Calon Tetap.

“Sebanyak 20 Caleg yang telah ditetapkan dalam DCS diganti dengan 20 Caleg lain yang tidak pernah ikut seleksi Bakal Calon Legislatif, yang mana berkas mereka mentah karena tidak pernah diverifikasi. KPU Provinsi Papua, tanpa berkoordinasi dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel, secara sepihak membuat Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) dan kemudian menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan DCT,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Caleg DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan dalam DCS oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 Juni 2013 adalah Yoseph Wanan, Nober Semen, Fransiskus Asek, S.Sos, Paulus Amunian, Hermina Maluop, Isak Kasang, Agustinus Binjap, ST, Germana Wambonggarop, Agusta Evyanti Kimbay, Marius Wandop, dan Afra Yurumbin untuk Daerah Pemilihan Boven Digoel I dan Paulina Yanit, Drs. Timotius Anuk, Ignasius Jamrewaw, SE, Olifa Damiana Imko, Daniel Angguhatu, Nathalia Kalo, Topinus Yalengkatu, Daniel Murutop dan Salomon Gonda untuk Daerah Pemilihan Boven Digoel II.

Sementara, kata dia, mereka yang tidak pernah lulus verifikasi dan tidak muncul di DCS tetapi ditetapkan dalam DCT oleh KPU Provinsi Papua tanggal 22 Agustus 2013 adalah Edward Christopel Haurisa, SH, Marselus Keroarerop, Berlinda Rosalina Takati, Anggelus Rahaor, Geradus Mutumbob, Hendrika Kemi, Bruno Bewop, S.IP, Victor Aterop, Martha Maturbongs, Titus Kombutengga, Oktaviana Montayop untuk Daerah Pemilihan Boven Digoel I dan Untung Gultom, S.Hut, SH, Herman Benamen Baminggeng, SH, Lidia Taron, Sangkek Yunus, S.IP, Leonardus Bapa Amboran, Yohana B. Tumbutop, Teknayop Keringgerey, ST, Agustinus Ragainaga, Mariane Catryn Moesieri untuk Daerah Pemilihan Boven Digoel II.

Dari 20 nama yang ditetapkan dalam DCT, menurutnya, 4 diantaranya masih berstatus sebagai Anggota DPRD Boven Digoel dan sampai saat ini masih aktif bertugas dan menikmati hak sebagai anggota DPRD. Mereka adalah Edward C. Haurisa, SH (Waket I DPRD Kabupaten Boven Digoel) dari Partai PNBK, Marselus Keroarerop (Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel) dari Partai Demokrat, Untung Gultom, S.Hut, SH dari Partai PNBK dan Teknayop Keringgerey, ST dari Partai PPRN.

“Keempat Anggota DPRD Aktif itu dipastikan tidak pernah mengisi Formulir Model BB-5 sehingga tidak memenuhi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 19 huruf i angka 2 dan Pasal 19 huruf j dan huruf k tentang Pengajuan Bakal Calon,” tuturnya.

“Ketentuan tersebut tidak dipenuhi tetapi keempat Anggota DPRD Aktif itu, oleh KPU Provinsi Papua, dianggap memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan akhirnya mereka dinyatakan lulus verifikasi,” katanya menjelaskan.

Kata dia, KPU Provinsi Papua terpaksa mengubur DCS, membuat DCSHP secara sepihak dan kemudian menetapkan DCT berdasarkan DCSHP karena didesak oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua.

Dinilai, DPD Partai Hanura Provinsi Papua sendiri menjalankan apa yang diinginkan dan didesak oleh GAPENSI Kabupaten Boven Digoel dan 4 Anggota DPRD Aktif tersebut yang bukan merupakan kader Partai Hanura.

Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 32 Ayat (1) Tentang Daftar Calon Sementara, dimana diamanatkan bahwa DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah hanya karena tiga hal : (1) adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon; (2) calon meninggal dunia; dan (3) calon mengundurkan diri.

Dualisme Kepengurusan DPC dan Bacaleg

Untuk diketahui, telah terjadi dualisme Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel dimana Kepengurusan DPC yang sah dengan Yoseph Wanan sebagai Ketua dan Paulina Yanit sebagai Sekretaris sesuai SK DPD Partai Hanura Provinsi Papua Nomor : SKEP/031/DPD-HANURA/PAPUA/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 Tentang Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Boven Digoel Masa Bhakti 2010-2015 secara mendadak dinonaktifkan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai mekanisme organisasi Partai Hanura sebagaimana telah dibakukan dalam AD/ART Partai.

DPD Partai Hanura Provinsi Papua, kata dia, atas desakan beberapa Pengusaha yangtergabung dalam GAPENSI Kabupaten Boven Digoel dan beberapa Anggota DPRD Boven Digoel dari Partai Demokrat, Partai PNBK dan Partai PPRN berhasil menonaktifkan Kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel Pimpinan Yoseph Wanan dan Paulina Yanit kemudian mengangkat Pengurus baru dengan Surat Keputusan Nomor:SKEP/121.A/DPD-HANURA/PAPUA/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 Tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam SK DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel yang baru, Simon Theodorus Tuwok yang adalah Wakil Ketua GAPENSI Kabupaten Boven Digoel dipercayakan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua dan ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Untung Gultom, S.Hut, SH yang adalah Anggota DPRD Aktif dari Partai PNBK dipercayakan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Papua dan ditetapkan sebagai Sekretaris Umum,” tururnya.

“Langkah DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Dewan Pimpinan Cabang, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Tata Urut Peraturan, dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura Pasal 7 Tentang Sanksi Organisasi, Pasal 74 tentang Tata Laksana Organisasi dan Pasal 75 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus. Keabsahan SK dan Kepengurusan DPC Pimpinan Simon Theodorus Tuwok dan Untung Gultom juga patut dipertanyakan karena beberapa sumber terpercaya menyebutkan, proses pergantian kepengurusan tanpa melalui prosedur resmi Partai ini sarat dengan permainan uang,” jelasnya.

Penyelesaian Sengketa

Ia menjelaskan, sebagai pihak yang dirugikan, DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel Pimpinan Yoseph Wanan dan Paulina Yanit, bertindak sebagai Pemohon, melayangkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa ini ke Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan Termohon adalah KPU Provinsi Papua.

“Dalam permohonan itu, DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel Pimpinan Yoseph Wanan dan Paulina Yanit sebagai Pemohon, meminta Bawaslu Provinsi Papua untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan secara adil,” katanya.

Pertama, kata dia, membatalkan Surat Penetapan DCT oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor : 213/BA/B 15/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilu 2014.

Kedua, Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menerbitkan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dari Partai Hanura sesuai dengan DCS Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dari Partai Hanura yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Boven Digoel tanggal 12 Juni 2013.

Ia menjelaskan, Bawaslu Provinsi Papua kemudian menggelar Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada Rabu, 11 September 2013, Pukul 16.00 WIT di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura.

Musyawarah tersebut, kata dia, dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik, dihadiri oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel sebagai Pemohon, KPU Provinsi Papua sebagai Termohon, DPD Partai Hanura Provinsi Papua sebagai Pihak Terkait dan beberapa orang saksi, diantaranya hadir seorang mantan Anggota KPUD Kabupatena Boven Digoel, Willybrodus Tanggoy, S.Kom.

“Dalam musyawarah, terungkap berbagai fakta dan kejanggalan dalam penetapan DCT oleh KPU Provinsi Papua, hal mana KPU Provinsi Papua dinilai menetapkan DCT dengan tidak berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Tarwinto, S.Pd, Anggota KPU Provinsi Papua yang hadir mewakili pihak Termohon, ketika diberi kesempatan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua, tidak bisa menjelaskan proses perubahan DCS ke DCT secara detail.

“Proses itu terjadi saat bulan Puasa dan saya tidak mengikuti prosesnya secara baik, yang lebih tahu itu Ibu Beatrix Wanane dari Divisi Teknis,” jelas Tarwinto seperti dikutip sumber itu.

Bawaslu Provinsi Papua akhirnya memutuskan agar Musyawarah dilanjutkan Selasa, 17 September 2013, Pukul 12.00 WIT, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura. Bawaslu Provinsi Papua juga meminta agar Beatrix Wanane dari Divisi Teknis KPU Provinsi Papua dan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan P. Mandenas, S.Sos bisa hadir dalam musyawarah lanjutan.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel, Yoseph Wanan kepada media ini mengatakan pihaknya siap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika hasil musyawarah tidak memuaskan.

Bahkan, dirinya mengatakan, telah membuat pengaduan ke Reskrim Polda Papua tentang dugaan Pemalsuan Dokumen terkait perubahan DCS ke DCSHP dan DCSHP ke DCT. Sementara Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan P. Mandenas, S.Sos, ketika dikonfirmasi media ini, ponselnya dimatikan dan SMS tidak dibalas.(BD/GE/MS)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s