FORPA-BD Desak Dugaan Korupsi Rp 120 M Diusut

Posted on Updated on

Bila Tidak Disikapi, FORPA-BD Ancam Duduki Kantor Kejati Papua

Laporan : Loy

Jayapura, Papua Pos – Dugaan kasus korupsi sebesar Rp 120 Miliar di Kabupaten Boven Digoel dengan cara membobol dana kas daerah di Kabupaten Boven Digoel mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD).

FORPA-BD meminta kepada aparat keamanan mulai dari KPK, Kejaksaan Tinggi Papua dan pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti dugaan terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat di Boven Digoel.

Bila kasus ini tidak disikapi FORPA-BD mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran dan akan menduduki kantor Kejaksaan Tinggi. “Kami tidak main-main, apabila Kejati Papua tidak menyikapinya segera, kami akan demo damai sekaligus akan menduduki kantor Kejati Papua,” tegas Sekretaris FORPA-BD, Everistus Kayep kepada wartawan di rumah makan Muze Waena, Jumat (27/7).

Menurut Everistus, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh okunum pejabat BPKAD Boven Digoel ini terjadi sejak bulan Mei 2011 lalu dengan cara melakukan pembongkaran kas daerah.

Untuk itu pihaknya akan membawa bukti lengkap kepada pihak aparat keamanan kalau yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Terbukti ketika yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum itu, semua pembangunan di Boven Digoel sudah tidak jelas lagi,” imbuhnya.

Selain itu dia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera mengambil langkah konkrit tentang situasi di Kabupaten Boven Digoel yang saat ini sudah tidak jelas roda pemerintahannya. Contoh, Plt. Sekda Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang nyata-nyata sudah pensiunan, anehnya malah diminta untuk tetap menjabat lagi.

“Kami minta Pemerintah Provinsi Papua menyikapi hal ini serta harus menggodok 3 calon Sekda Defenitif, sehingga roda pemerintahan tidak lagi seperti saat ini dalam keadaan kacau, bahkan pembangunan sudah tidak jelas,” tukasnya.

Salah satu contoh pembangunan yang tidak jelas di Kabupaten Boven Digoel diantaranya, sektor infrastruktur yang saat ini mengalami kendala karena terjadi manipulasi proyek, pemahalan harga dan kualitas memprihatinkan, terjadi ketidakadilan melalui lelang proyek bernafaskan KKN, sehingga pribumi menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Selain itu juga, lanjut Everistus, terjadi pembunuhan karakter para pengusaha pribumi dan tidak ada proteksi untuk mengembangkan kualitas mereka, bahkan yang mendapat proyek bernilai milyaran rupiah selalu dari luar daerah.

Untuk itu masyarakat Boven Digoel sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua agar menyikapi masalah ini dengan serius. “Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka korban akan tetap semakin banyak,” pungkasnya. (Sumber : Koran Papua Pos Edisi Cetak, Sabtu, 28 Juli 2012 Hal. 1 dan 2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s