KPUD Mappi Diminta Kembalikan Dana 10 Milyar ke Kas Pemda

Posted on

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Mappi diminta mengembalikan dana sebesar 10 Milyar rupiah yang telah dikucurkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahapan kedua pada November 2011 lalu.

“Awalnya diperkirakan Pemilukada akan berlangsung dua putaran sehingga dianggarkan 20 milyar, namun hanya satu putaran saja, karena itu dana sisa sebesar 10 milyar harus dikembalikan ke kas pemerintah daerah.”

Demikian penegasan Dorus Wakum, Kordinator Nasional Koalisi Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK Papua), saat menghubungi media ini, Jumat (25/5) saat membeberkan temuan KAMPAK Papua wilayah Mappi.

Menurut Dorus, sekertaris daerah Mappi ketika itu telah menyurat pihak KPUD untuk segera mengembalikan dana tahapan kedua yang tidak jadi dilaksanakan, tetapi hingga saat ini KPUD dalam hal ini melalui ketuanya Therianus Hotta tidak mengembalikan dana Rp. 10 Milyar tersebut.

Akibat dari tidak dikembalikannya dana tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua telah menduga ada  penggunaan anggaran yang berlebihan dan wajib dikembalikan oleh pihak KPUD Mappi dalam waktu dekat.

Lanjut Dorus, apa yang menjadi temuan KAMPAK Papua dan BPK RI Perwakilan Papua seharusnya sudah ditindaklanjuti oleh Polres Mappi, sebab jika tidaki, maka preseden buruk bagi pihak aparat kepolisian yang dianggap melindungi kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan oleh pihak KPUD Mappi.

“Temuan KAMPAK Papua Wilayah Kabupaten MAPPI bahwa tidak banyak hal yang dilakukan dengan dana-dana tersebut, karena itu KPUD harus bertanggungjawab,” kata Dorus.

Dengan demikian, KAMPAK Papua secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum supaya segera memanggil kelima anggota KPUD Mappi untuk diperiksa terkait dana Pemilukada putaran kedua yang sudah digunakan dengan tujuan yang tak jelas.

Namun, menurut salah satu sumber di Mappi, kelima anggota KPUD Mappi sejak berakhirnya Pemilukada ternyata sudah tidak nampak batang hidunya di Kabupaten Mapi.

Mengakhiri pembicaraannya, Dorus Wakum meminta kepada pihak Polda dan kejaksaan tinggi Papua untuk tidak membiarkan kejahatan kemanusiaan luar biasa merajalelah didaerah-daerah, sebab politik meramu korupsi sebagai sebuah modus operandi yang digunakan oleh ketua dan anggota KPUD Mappi dalam memenangkan kandidat tertentu yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mappi.

“Apapun aktivitas kagiatan politik meramu korupsi yang terjadi di Kabupaten Mappi harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” akhiri Dorus.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa Papua, Ganius Wenda bahwa yang perlu diperhatikan oleh kepolisian dan kejaksaan adalah dana pelaksanaan pelantikan Bupati Mappi yang nilainya Rp. 15 Miliar yang sangat fantastis.

Kabupaten Mappi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kepi.

Daerah ini dimekarkan dari Kabupaten Merauke pada tahun 2003, dan masih mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di tanah Papua. (Oktovianus Pogau – SuaraPapua.Com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s