Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-894 Tidak Direalisasikan

Posted on

Siaran Pers

No. 02/IX/2011

 Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-894

Tidak Direalisasikan”

Sejak pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel periode 2010-2015 yang diselenggrakan pada tanggal 31 Agustus 2010 hingga saat ini memasuki 1 (satu) tahun, sistem pemerintahan di tingkat Struktural Birokrasi dan pelayanan pembangunan di daerah tidak berjalan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini bermula dari penyimpangan dan manipulasi Pemilukada Boven Digoel Tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Boven Digoel. Namun penyimpangan-penyimpangan itu dibiarkan begitu saja hingga terjadi proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2010 dengan Surat Keputusan (SK) tentang  Pengangkatan No. 131.91/792/Tahun 2010 dan Surat Keputusan (SK) tentang  Pemberhentian No. 132.91/793/Tahun 2010.

Saat pelantikan dan pemberhentian berlangsung pada tanggal 07 Maret 2011, pada waktu yang bersamaan pula Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 821.2./26/BUP/2011 Tentang “Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural Eselon II” di lingkungan pemerintahan kabupaten Boven Digoel. Setelah ditinjau berdasarkan aturan pemerintahan, Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati ternyata telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Akhirnya  Gubernur Provinsi Papua (saat itu Barnabas Suebu, SH)  dengan tegas mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 821.2.894  Tentang “Pembatalan atau Pencabutan” Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Boven Digoel. Namun kesalnya SK Gubernur tentang “Pembatalan atau Pencabutan” tidak direalisasikan  karena SK  tersebut tidak disosialisasikan ke lingkungan Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel. Yesaya Merasi sebagai Plth. Bupati Boven Digoel tetap tidak menghiraukan  SK  Gubernur No. 821.2.894  Tentang “Pembatalan atau Pencabutan” Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Dari faktor-faktor diatas sudah jelas bahwa ada  suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan tujuan-tujuan tertentu demi mengamankan kepentingan Individu dan Kelompok dalam segala aspek. Semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat birokrat ini adalah merupakan suatu upaya pembiaran agar hak-hak  rakyat Boven Digoel bisa dengan mudah dirampok dan dimanipulasi.

Dalam situasi pemerintahan yang amburadul ini, telah terjadi penyalahgunaan Keuangan Daerah dalam jumlah yang sangat besar. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua secara gamblang diungkapkan bahwa  telah terjadi pemyalahgunaan keuangan yang mengarah pada Korupsi. Temuan tersebut dapat disebut sebagai berikut : (1) Saldo Aset Daerah sebanyak Rp.7,5 Miliar tidak bisa dijelaskan sementara Rp. 615 Juta hilang tanpa jejak; (2) Bappeda Boven Digoel pada tahun 2010 mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 11,5 Miliar secara tidak sah; (3) Anggaran pada Kas tiga SKPD sebesar Rp. 12,8 Milyar belum dipertanggungjawabkan; (4) Belanja Bantuan Sosial pada BPKAD dan PPKD belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Bansos. Dengan demikian total dana yang hilang tanpa jejak adalah sebesar Rp. 94.415.000.000,-.

Segala bentuk kejahatan perampokan uang yang terjadi di kabupaten Boven Digoel diakibatkan oleh  bobroknya  pemerintahan yang dipertahankan oleh Yesaya Merasi selaku Plth. Bupati Boven Digoel.

Sebuah kejadian yang mencoreng wibawa Pemkab Boven Digoel terjadi ketika Tim Pembagi Bantuan Studi yang dipimpin oleh Dokter Titus Tambaip, M.Kes dikeroyok oleh Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura pada hari Sabtu, 17 September 2011. Tindakan ini merupakan ungkapan kekecewaan Mahasiswa terhadap Pemkab Boven Digoel yang identik dengan kelompok bandit.

Setelah dikeroyok, Dokter Titus Tambaip, M.Kes akhirnya mengakui dengan jujur bahwa dana Bantuan Studi untuk Mahasiswa Boven Digoel di seluruh Indonesia telah dianggarkan sebesar Rp. 6 Milyar, tetapi Plth. Bupati Yesaya Merasi dan Rudolf Kalalo selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Boven Digoel telah menggelapkan Rp. 2,5 Milyar sehingga Tim Pembagi Bantuan Studi mengalami kesulitan dalam menjawab kebutuhan studi Mahasiswa Boven Digoel.

Untuk membenahi Struktur Birokrasi Pemerintahan agar dapat berjalan baik sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Republik Indonesia, maka kami Rakyat Papua Boven Digoel menyatakan :

  1. Menuntut Pemerintah Provinsi Papua (Kareteker Gubernur) agar segera merealisasikan SK Gubernur No: 821.2-894  Tentang Pembatalan/Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor  SK. 821.2/26/BUP/2011 Tanggal 7 Maret 2011;
  2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan BPK Provinsi Papua agar penikmat Rp. 94.415.000.000 bisa diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya;
  3. Mendesak Plth. Bupati Yesaya Merasi dan Kepala BPKAD Rudolf Kalalo untuk segera mengembalikan Rp. 2,5 Milyar agar dana tersebut bisa dipakai untuk kepentingan studi  Mahasiswa Boven Digoel di seluruh Indonesia;
  4. Mendesak Pemkab Boven Digoel untuk memenuhi tuntutan Mahasiswa Boven Digoel di seluruh Indonesia dengan menaikkan jumlah bantuan studi sesuai kesepakatan Mahasiswa tanpa intervensi dalam berbagai bentuk;

Demikian Siaran Pers ini dibuat, semoga menjadi perhatian pihak-pihak yang berkompeten. Terima Kasih.

Jayapura, 22 September 2011

 

 

Agustinus Binjap

Koordinator

2 thoughts on “Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-894 Tidak Direalisasikan

    […] Uang Rakyat Boven Digoel dalam jumlah besar saat ini masih terus berkeliaran dengan leluasa, merekayasa Administrasi Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, memegang posisi penting dan berhasil merampok uang rakyat Boven Digoel untuk babak kedua. Mereka […]

    Songgy Patallo said:
    7 Oktober, 2011 pukul 5:40 am

    sangat ironis jika di era demokrasi yang telah dikawin silang dengan otsus di papua telah disalah gunakan sehingga cita-cita luhur bangsa indonesia yang tercermin dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak lagi dihiraukan. jika bangsa ini masih percaya bahwa matahari terbit di sebelah timur saya yakin segala ketidakadilan akan dihancurkan. inilah lika yang harus disembuhkan,,,rakyat indonesia tidak harus hidup dalam silaunya cahaya emas dan permata tapi rakyat indonesia harus memancarkan terang kasih sayang dan damai sejahtera. Amin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s