Rp. 10 M Incar PTUN Jayapura

Posted on Updated on

Oleh : Selebaran Bodi

Download Versi PDF

SENGKETA PEMILUKADA Boven Digoel 2010 yang saat ini tengah bergulir di PTUN Jayapura secara sengaja diulur-ulur oleh para tergugat dengan cara-cara yang mudah diketahui tujuannya. Mengikuti tabiat klasik para penjahat di negara ini, yaitu beralasan sakit supaya dianggap wajar dari sisi kemanusiaan ketika tidak hadir di persidangan, mereka menjadikan waktu penyelesaian sengketa ini menjadi panjang. Alasan lain adalah urusan dinas dan pelayanan kepada rakyat.  Sejak sengketa Pemilukada Boven Digoel 2010 bergulir di PTUN, satu per satu bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPUD Boven Digoel, Ketua DPRD Boven Digoel, Gubernur Papua dan Mendagri mulai terkuak ke permukaan. Mereka memperkosa konstitusi negara ini dan berhasil mengantarkan rakyat Boven Digoel menuju keterpurukan dalam segala aspek kehidupan.

Sesuai prinsip tata pemerintahan yang bersih, kesamaan hak di hadapan hukum dan penciptaan rasa keadilan bagi rakyat, telah terlihat dengan jelas peluang sebuah kekalahan mutlak siap menjemput para tergugat. Kondisi yang akan membuat malu di hadapan khalayak ramai, menurunkan popularitas mereka yang dibangun diatas pencitraan diri melalui jasa media massa dan mimbar gereja, dan akhirnya akan menderita di balik jeruji besi, saat ini  menjadi  momok yang sangat menakutkan bagi para tergugat. Maka disiapkanlah sebuah skenario busuk yang sebenarnya telah menjadi budaya yang dipeluk secara taat  dalam sistem peradilan Indonesia : Suap.

Strategi ulur waktu dengan berbagai alasan sebenarnya hanyalah sebuah kompromi dengan waktu agar uang yang akan dipakai untuk menyuap Majelis Hakim di PTUN Jayapura sebesar Rp. 10 Miliar bisa diperoleh. Sebenarnya uang sebesar ini sumbernya sudah jelas, yaitu APBD Boven Digoel Tahun Anggaran  2011. Tetapi karena tanda tangan  Yesaya Merasi untuk pencairan dana dari Kas Kabupaten Boven Digoel tidak diakui oleh pihak Bank, maka dana tersebut tidak pernah dicairkan. Pihak Bank BRI Tanah Merah menolak tanda tangan Yesaya Merasi dengan alasan dia bukan Pemimpin Daerah Boven Digoel (Wakil Bupati). Hal ini bermula dari kewenangan serba terbatas yang diberikan oleh otoritas tingkat pusat setelah Yusak Yaluwo dinonaktifkan dua hari sebelum dilantik.

Faktanya, mulai tanggal 7 Maret 2011 sampai saat ini, Yesaya Merasi memimpin Boven Digoel tanpa dasar hukum. Dia memimpin daerah tersebut hanya dalam kapasitas yang memalukan sebagai Orang Serui, Guru SD dan Pengkhotbah Kaliber di Gerejanya. Kapasitas ini sejalan dengan tujuan kejam untuk mengamankan sesama  sukunya dalam Pilgub Papua September 2011, tentu saja dengan menggunakan dana dan basis suara rakyat Boven Digoel.

Sejak Gelar Perkara di PTUN Jayapura tanggal 14 Maret 2011 sampai tanggal 9 Mei 2011, para tergugat terlihat gugup, takut, bingung dan tidak berkutik ketika penggugat membeberkan sejumlah bukti pelanggaran lengkap dengan saksi-saksi. Para Tergugat  yang berusaha membela diri tetap bersembunyi di balik aturan yang mereka terjemahkan sesuai dengan kebutuhan Partai, Suku, Komunitas Terbatas dan juga kepentingan Perut. Para Tergugat pun ada yang terpaksa meniru tabiat busuk Alm. Soeharto : Mengaku sakit dengan keterangan Dokter agar dianggap wajar dari sisi kemanusiaan ketika tidak hadir di persidangan.

Apapun tindakan Para Tergugat ternyata diketahui sebagai upaya ulur-ulur waktu  sambil mencari biaya sebesar Rp. 10 Miliar untuk membayar Majelis Hakim agar Gugatan Para Penggugat bisa digugurkan. Taktik ulur waktu juga merupakan strategi Gubernur Barnabas Suebu untuk melemahkan semangat  rakyat Boven Digoel sehingga mereka bersikap putus asa dan pasrah menerima daerah mereka diatur oleh Orang Lain. Cara seperti ini pernah dilakukan dengan sukses oleh Barnabas  Suebu dalam kasus Pemilukada Mappi 2005. Masyarakat Mappi menghendaki daerahnya dipimpin oleh anak adat setempat, tetapi sayang, apa yang menjadi kerinduan masyarakat Mappi ternyata tidak sejalan dengan strategi dominasi internal Papua yang menjadi dasar pengambilan keputusan di Provinsi Papua. Barnabas Suebu akhirnya melantik Yumame yang orang Sorong menjadi Bupati Mappi dibawah pengawalan ketat  regu penembak dari Sat Brimobda Papua. Sejak Suebu membantu Yumame mengalahkan Ferry Kamkopimu yang anak adat Mappi, maka dominasi Orang Sorong mulai ditancapkan di Mappi sampai saat ini. Boven Digoel sedang diarahkan untuk mengikuti jejak Mappi, ditandai dengan perampasan Hak Sulung 5 Suku Besar secara terbuka.

Jika Suap yang sedang diperjuangkan oleh para tergugat dan Strategi Dominasi yang diusung secara khusus oleh Barnabas Suebu menjadi kenyataan maka Rakyat Boven Digoel akan terpuruk selama kepemimpinan Yesaya Merasi. Semua posisi penting di pemerintahan telah didominasi oleh Orang Luar dan Orang Boven Digoel yang menjadi penjilat Yesaya Merasi  bersama para penjilat lokal lainnya bahu-membahu merusak Boven Digoel dengan segenap kejahatan mereka!■

One thought on “Rp. 10 M Incar PTUN Jayapura

    Freedom said:
    10 Juli, 2011 pukul 2:43 pm

    The Boven Digoel Post, saya setuju dengan perjuangan kalian…Keroyoklah Pemkab Boven Digoel yg bejat itu sampai lahir pemimpin Boven Digoel yang jujur dan pro Rakyat Pribumi. Tuhan Berkati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s