Program MIFEE Kembali Disorot

Posted on Updated on

Oleh : Bintang Papua

Jayapura– Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Merauke telah mencanangkan pembukaan lahan pertanian skala luas dalam rangka menanggulangi krisis pangan lokal maupun  global  di Indonesia dengan memanfaatkan jutaan hektar lahan di Merauke yang dikenal dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Jutaan hektar lahan yang akan dijadikan lahan pertanian padi, tebu, jagung, kedelai dan perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, perikanan dan lainnya diharapkan mampu menjawab kebutuhan pangan dalam  negeri terlepas dari itu, pemenuhan pagan  negara Investor   turut  mengambil peran ganda dalam MiFEE.

Eddy Rosarianto dari Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Jayapura mengingatkan  Pemerintah  agar dalam mengambil kebijakan tentang MIFEE perlu berhati hati dan belajar dari pengalaman pembukaan lahan-lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Tanah Papua yang contoh konkritnya Pemerintah perlu belajar dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Keerom yang  senantiasa menjadi penyumbang  keresahan dan dampak buruk bagi pemilik ulayat yang tak diuntungkan dari perkebunan kelapa sawit tersebut.

Bila Pemerintah terus saja meneruskan ambisinya membuka lahan-lahan perkebunan kelapa sawit tanpa memikirkan nasip masyarakat setempat sebaiknya jangan mengambil langkah langkah yang merugikan masyarakat pemilik ulayat.

Dalam jumpa Pers yang diadakan Solidaritas Rakyat Papua Tolak Mifee/ Sorpatom, Senin (22/11) di Padang Bulan Abepura menyebutkan sejumlah fakta riil  adanya pengusuran kampung-kampung di sejumlah distrik di Merauke setelah masuknya para investor ke  Daerah ini.

Sampai kini telah ada 36 Investor yang telah menguasai lahan seluas 2,5 juta hektar di hampir semua distrik di Kabupaten Merauke dan satu distrik masing masing di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel.

“Dari 36 Investor yang berinvestasi, 13 investor telah berinvestasi Rp. 18,186 triliun lebih dari 13 perusahaan tersebut 10 diantaranya memakai jalur penanaman Modal Asing dan sisanya lagi penanaman modal dalam Negeri. Meski telah ada kajian WWF tentang lahan-lahan yang layak di pakai serta lahan lahan yang tak boleh, namun fakta yang terjadi kini, dari seluruh daratan Merauke telah dijual kepada investor dan  tanah yang menjadi tempat tinggal satu satunya  turut tergusur dan masyarakat telah dipaksa minggir dengan kebijakan Mifee yang sungguh tak berpihak pada keberadaan masyarakat asli Papua di Merauke,”  ungkap Thomas Tonggap kepada Wartawan.

Para mahasiswa Merauke yang tergabung dalam SORPATOM  dengan tegas menyatakan keberadaan MIFEE  telah menimbulkan bencana dan masalah yang besar bagi masyarakat adat setempat yang terusik hak hidupnya diatas tanah ulayatnya yang diperburuk lagi dengan adanya kerusakan lingkungan hidup dan alam yang menganggu keseimbangan hidup.

SORPATOM dalam keterangannya kepada wartawan tetap dengan komitmennya untuk melawan berbagai bentuk tindakan melawan  MIFEE yang dianggap telah merampas hak hidup masyarakat adat di Merauke. “ Kami akan tetap melawan sampai MIFEE di tutup, ungkap Thomas dan Diana sebab dampak kedepan dari mega Proyek tersebut adalah bencana alam  serta naiknya air laut yang berdampak nantinya adalah masyarakat,”  terang keduanya.(ven/aj/03)

2 thoughts on “Program MIFEE Kembali Disorot

    azrin said:
    26 April, 2014 pukul 9:22 am

    Menarik sekali. Terima kasih admin.

    azrin said:
    26 April, 2014 pukul 9:26 am

    Bagus sekali artikel ini. Terima kasih admin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s