PROYEK MIFEE Jangan Hanya Beorientasi Bisnis Untuk Kaum Konglomerat

Posted on Updated on

Harus ada kajian-kajian mendalam dan tentu segala keputusan maupun kebijakan publik terkait food estate ini perlu dirumuskan dan ditelaah bersama semua stakeholders, termasuk komunitas masyarakat adat dan semuanya harus sesuai UU OTSUS PAPUA.

Oleh :  Pietsau Amafnini (Koordinator JASOIL Tanah Papua)

Seorang kawan aktivis lingkungan yang juga penulis muda di Merauke mengabarkan dari kota rusa di bagian selatan Tanah Papua bahwa untuk mendukung program Merauke Food Estate, pemerintah telah memberikan izin kepada sedikitnya 36 investor yang akan menanamkan modalnya. Sekitar 28 di antaranya adalah investor dalam negeri dan 8 lainnya merupakan investor asing. Serikat Keadilan dan Perdamaiaan (SKP) Keuskupan Merauke pun mencatatat bahwa beberapa perusahan besar telah mulai beroperasi sejak bulan Mei lalu, diantaranya perusahan milik Prabowo Subianto, PT. Kertas Nusantara (PT.KN) yang memperoleh lahan investasi paling besar yakni 154.943 Ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahan ini hadir dengan surat rekomendasi 522.1/2700 tanggal 23-10-2008. Secara khusus perusahaan yang berkantor di Menara Bidakara, Jakarta Pusat ini bergerak dibidang pembuatan kertas dan bubur kertas.

PT. KN beroperasi di beberapa distrik, seperti Ngguti, Okaba dan Tubang. Kehadiran perusahaan ini sendiri sudah tentu akan membuka hutan yang cukup besar, dikhawatirkan akan terjadi konfiik antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahan. Sementara pemerintah sendiri mengaku jika akan secara tegas menindak perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis kayu saja, tetapi kenyataannya perusahaan kayu terlebih dahulu mendapat surat izin operasi.

Selain itu, Medco Group perusahan milik Arifin Panigoro melalui anak usaha PT.Medco Papua Industri Lestari telah menanamkan investasinya juga di Merauke. Kehadiran mereka dengan surat rekomendasi No.522.2/415 Tanggal 18-02-2010, beroperasi di Distrik Kaptel dan Ngguti. Lahan yang akan dibuka untuk energi biomassa (industri produksi energi) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 169.000 ha. Medco Group, Arifin Panigoro hadir dengan tiga misi utama yakni: memperluas eksplorasi, meningkatkan produktifitas lapangan yang sudah ada, serta, memperketat balancing portfolio. Medco Group sudah tentu akan beroperasi dalam waktu yang cukup lama di Merauke.

Keluarga Wiliam Soeryadjaya yang juga pernah menjadi orang kedua terkaya di Indonesia menanamkan investasinya di Merauke. PT. Agro Lestari dengan anak perusahan PT. Papua Agro Lestari sendiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahan ini mendapat lahan operasi seluas 39,8 Ha, dengan surat keputusan. No 08 /2007, tertanggal 16 Januari tahun 2007. Wilayah operasi mereka meliputi sebagian besar Distrik Ulilin yang masih sangat potensial dengan hutan alam.

Selain ketiga konglomerat kelas kakap diatas, masih ada beberapa orang lagi yang menanamkan investasinya di Merauke berskala besar, sebut saja Tommy Winata pemilik Kelompok Usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT. Sumber Alam Sutera (SAS), kemudian Aburizal Bakrie dari kelompok Bakrie Group dan beberapa lagi, yang merupakan kelompok kaum KONGLOMERAT terkenal di Indonesia.

Sementara Lyndon Pangkaly dan Ronny Dimara, senada mengatakan bahwa kehadiran program MIFEE di Kabupaten Merauke sudah tentu merupakan program pemerintah pusat dan tidak bisa ditolak kehadirannya. Tujuannya tentu baik, yakni untuk mengatasi krisis ketahanan pangan nasional. Tetapi, kedua aktivis LSM di Tanah Papua ini menegaskan bahwa ’MIFEE tidak bisa diterima begitu saja oleh orang asli Papua di Merauke. Harus ada kajian-kajian mendalam dan tentu segala keputusan maupun kebijakan publik terkait food estate ini perlu dirumuskan dan ditelaah bersama semua stakeholders, termasuk komunitas masyarakat adat.

Sayangnya, untuk mendukung program food estate, pemerintah pusat telah membuat sejumlah payung hukum yang dianggap penting, tujuannya hanya untuk menarik investor swasta termasuk asing ke dalam negeri agar dapat menangani masalah krisis ketahanan pangan. Salah satu payung hukum yang dibuat adalah Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Memasuki Tahun 2010 kemarin, Kementerian Pertanian merancang peraturan pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan dengan skala sangat luas. Sebelumnya, persoalan ini sudah dimasukkan dalam Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka. Program food estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Secara sederhana konsep Food Estate layaknya disebut perkampungan industri pangan. Saat ini diperkirakan ada 7,13 juta hektar lahan yang dianggap terlantar di Indonesia. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dipandang layak untuk diberlakukakan program food estate dengan lahan seluas 1,6 Juta ha.

Namun yang sangat disayangkan, jangan sampai kehadiran MIFE menggusur hak-hak adat, hutan dan budaya masyarakat setempat. Banyak pengalaman pahit yang telah membuat masyarakat adat di Papua trauma. Semoga Presiden Yudhoyono masih ingat pada pidatonya di Kopenhagen akhir tahun 2009 lalu. Saat itu SBY mengajak segenap pemimpin dunia untuk menginjeksi logika ekonomi baru dalam konsep pembangunan ekonomi. Konsep new economic logic versi Presiden Yudhoyono itu adalah mempertahankan tegakan hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebang. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka ini yang namanya ’latihan lain, main lain; atau bicara lain, buat lain’.

Pemerintah perlu serius memperhatikan hak-hak masyarakat adat Marind di Merauke. Pemerintah jangan membuat peraturan yang berpihak kepada pemodal dan sebaliknya mengabaikan bahkan menghanguskan hak-hak masyarakat adat. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur hak-hak hidup, hutan dan adat harus dibuat sesuai amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat adat juga sedang menanti keseriusan pemerintah, apakah akan mengarahkan MIFEE sebagai proyek berkah atau bencana bagi masyarakat adat di Merauke, Tanah Papua.

Luas wilayah 45.075 km2 di Kabupaten Merauke menyimpan segudang potensi untuk agribisnis, yang berdasarkan kesesuaian lahan, sangat cocok juga untuk beragam komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Jenis tanaman pangan yang potensial dikembangkan berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong dan jenis ubi-ubian lainnya. Aneka tanaman hortikultura juga telah diuji coba dan berkembang baik yang mencakup bawang merah, cabai (tanaman bumbu), kobis dan sayur-mayur lainnya, serta jenis tanaman buah-buahan seperti rambutan dan jeruk besar. Sedangkan komoditas unggulan dari sektor perkebunan antara lain kelapa buah besar, kelapa sawit, kapas, tebu, karet, dan jambu mete. Di luar itu, kawasan hutan seluas 4,5 juta Ha merupakan kawasan penghasil kayu dan hasil hutan lainnya.

Lahan pertanian tanaman pangan seluas 2,5 juta Ha yang dialokasikan untuk sawah sekitar 1,94 juta Ha, dengan potensi terluas berada di Distrik Kimaam (1,1 juta ha).

Kabupaten Merauke menjadi target utama pemerintah untuk mengembangkan food estate. Program ini secara resmi telah dicanangkan oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010 lalu. Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta ha, terdiri dari lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Bahkan lahan yang ada hampir semua datar, sehingga cocok untuk usaha pertanian skala luas. Sedangkan lahar sekitar 1,63 juta ha yang potensi untuk pengembangan food estate. Dari luasan itu, ada sekitar 585.000 ha lahan areal penggunaan lain (APL) yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan. Beberapa distrik di Merauke merupakan kawasan sentral produksi. Untuk tanaman padi berada di Merauke, Semangga, Kurik, Tanah Miring, Okaba dan Kimaam. Komoditi kedele berada di Jagebob, Marind, Muting, Elikobel, Okaba dan Kimaam. Sedangkan jagung di distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elokobel, Okaba, dan Kimaam.

Namun demikian pemerintah perlu kembali melihat orang asli Papua sebagai subyek pembangunan dengan tidak membuat kebijakan sepihak. Pemerintah seharusnya memberi sesuatu yang berharga seperti bantuan rumah, bukan mengambil lahan dan dijadikan kawasan pertanian dan perkebunan. Masyarakat adat seharusnya dimintai persetujuan juga soal pengalih-fungsian tanah adat orang Marind atas nama pembangunan untuk menjamin masa depan ketahanan pangan nasional melalui proyek MIFEE ini. Pemerintah memang bermaksud untuk menngantisipasi krisis pangan nasional dengan proyek ini di Merauke, tetapi itu sangat tidak membantu orang Marind. Program tersebut bisa saja hanya menghambur-hamburkan uang rakyat di satu sisi, dan memberikan peluang bagi investor untuk meraup keuntungan pada sektor lainnya.

Program MIFEE dilakukan pada sejumlah lahan program transmigrasi yang mencakup pengembangan pertanian seluas ribuan hektar. Program ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Daerah Merauke untuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional dan daerah mandiri di bidang pangan. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200,000 Ha terdiri dari 40 subkluster. Sedangkan lahan basah yang bisa dikelola masih tersedia 1,9 juta ha. Departemen Kehutanan juga mengalokasikan 585 ribu Ha untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya padi. Status lahan tersebut nantinya disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Kurang lebih 8.000 hingga 10.000 hektar telah disiapkan untuk lahan produksi beras. Sementara lahan seluas minimal 30.000 hektar juga telah disiapkan untuk pertanian gula. Hal ini mungkin baik supaya bangsa Indonesia sudah bergantung pada beras miskin (RASKIN) yang selama ini dipasok dari sesama negara asia lainnya.

Untuk melaksanakan proyek raksasa tersebut, Pemkab Merauke sudah mendapat komitmen dari beberapa perusahaan yang mau membangun sektor pertanian diantaranya Artha Graha, Bangun Tjipta, Comexindo International, Medco Group, Digul Agro Lestari, dan Klinik Agropolitan Gorontalo. Sejumlah perusahaan itu kini sudah memulai aktivitas di lapangan.

Pengembangan kawasan pangan dalam skala luas, atau “food estate” di Merauke, diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp.50 Triliun hingga Rp.60 Triliun.
Dana investasi sebesar itu paling tidak bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur, dan sarana investasi bagi para pemodal di Merauke. Lahan memang sudah disiapkan, tetapi investor yang mau menanamkan modalnya di MIFEE juga sangat membutuhkan sarana infrastruktur pendukung. Oleh karena itu sekitar 550,000 Ha diklaim tersendiri oleh pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur. Sebab memang infrastruktur seperti pelabuhan, pasar, jalan, energi, dan pergudangan masih menjadi persoalan penting. Setidaknya dari 36 investor yang mau berinvestasi di Merauke, terdapat sejumlah investor asing yang siap masuk antara lain dari Timur Tengah, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, dan Eropa untuk pengembangan agrobisnis seberti padi, tebu, kacang kedelai dan lain-lain.

Menteri Industri, pada tanggal 25 September 2010 di Jakarta, sebagaimana dishare di http://www.vivanews.com, menegaskan bahwa mulai tahun 2011 hingga enam tahun ke depan, sekitar 6 daerah akan diprioritaskan untuk sektor industri. Dua wilayah di Kwasan Indonesia Timur adalah Sulawesi Selatan dan Papua. Sulawesi Selatan diprioritaskan untuk industri KAKAO, sedangkan Papua adalah industri ketahanan pangan yakni FOOD ESTATE di Merauke. Sang menteri pun menegaskan bahwa sekarang sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur pada lahan 550,000 Ha yang sudah disiapkan. Artinya, pemerintah sudah pastikan bahwa negara Indonesia akan mempunyai lahan dan lumbung makanan nasional di Merauke, Tanah Papua.

Namun demikian, semestinya dikomunikasikan secara baik oleh pemerintah dimana mendudukkan semua stakeholders terkait, termasuk masyarakat adat lokal di Merauke. Jangan hanya mengatur rencana sepihak dan apalagi hanya melibatkan pihak investor. Sedangkan masyarakat adatnya tidak dilibatkan. Bagaimana pun toh, masyarakat adat Papua di Merauke yang merupakan pemilik utama lahan hutan alam yang bakal disulap jadi kebun makanan nasional itu. Jika tidak diperhatikan dan kemudian menjadi masalah terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah (lahan) yang dibayar dengan harga tidak adil dan itu justru MIFEE sangat merugikan mereka, lantas siapa yang akan bertanggung jawab atas semua kekacauan itu? Kita khwatirkan bahwa masyarakat akan tertipu dengan proyek pembangunan tersebut dan sesudahnya ketika mereka menuntut apa yang menjadi haknya, maka mereka gampang dituding sebagai ’separatisme’ yang menghambat pembangunan negara. Semoga saja masyarakat adat mendapatkan perhatian secara adil secara nyata, bukan berupa JANJI KESEJAHTERAAN yang selalu tidak terwujud dalam sejarah hidup mereka sebagai warga negara Indonesia.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s