ICS: MIFEE Bisa Hancurkan Warga Lokal

Posted on Updated on

Oleh : Jerry Omona/Yon Thayrun

VHRmedia, Merauke – Direktur Eksekutif The Institute for Civil Strengthening Papua (ICS), Budi Setyanto mengatakan, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dilaksanakan di Merauke, Papua dapat membawa bencana bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat di wilayah itu.

Budi berpendapat, proyek MIFEE dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemodal dan penguasa, sementara masyarakat adat makin terpuruk ditanahnya. “Masyarakat adat tak akan bisa mendapat banyak manfaat dari proyek MIFEE. Seperti menjadikan Maluku sebagai lumbung perikanan nasional, MIFEE di Merauke sebagai basis pangan nasional juga tidak mempunyai konsep dan perlindungan yang jelas bagi rakyat apabila perusahaan sudah menarik kembali sahamnya,” kata Budi Setyanto, Kamis (12/8).

Menurutnya, MIFEE akan membuat pemilik tanah menderita dan tersingkir karena pemodal akan lebih banyak menggunakan pekerja dari luar daerah dibanding masyarakat asli yang tidak memiliki SDM cukup. “Seharusnya pemerintah Indonesia melihat kembali konsep itu apakah sudah baik untuk masyarakat adat di Papua, jangan hanya untuk kepentingan bisnis semata,” ujarnya.

Jika konsep MIFEE dipakai untuk mencegah keterpurukan pangan di Indonesia, seharusnya pula menjadikannya sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan rakyat. “Bukan alat untuk mendapat duit saja, saya kira MIFEE harus dikaji kembali,” tegasnya.

ICS memandang, konsep MIFEE tak bisa digunakan untuk menuntaskan kemiskinan di Papua. “MIFEE bukan format untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, kita tidak bisa membuktikan secara nyata apakah MIFEE bisa membuat rakyat makin lebih baik,” paparnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Suswono meresmikan dilaksanakannya MIFEE di Merauke, Rabu (11/8). Suswono mengatakan, MIFEE akan memberi dampak positif bagi rakyat Indonesia jika dikelola secara baik.

Medco Papua direncanakan menjadi salah satu perusahaan yang akan melaksanakan proyek raksasa tersebut. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200 ribu ha terdiri dari 40 subkluster. Lahan basah yang bisa dikelola masih tersedia 1,9 juta ha.

Departemen Kehutanan bahkan mengalokasikan 585 ribu ha untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya padi. Status lahan tersebut nantinya disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha.

Pemda Merauke telah mendapat komitmen dari beberapa perusahaan untuk membangun pertanian di sana. Antara lain Artha Graha, Bangun Tjipta, Comexindo International, Medco Group, Digul Agro Lestari, dan Klinik Agropolitan Gorontalo. Sejumlah perusahaan itu kini sudah memulai aktivitas di lapangan.

Sekurangnya 8.000 hingga 10.000 hektar lahan telah disiapkan untuk pertanian beras. Sementara lahan seluas minimal 30.000 hektar juga telah disiapkan untuk pertanian gula.
Pengembangan kawasan pangan dalam skala luas, atau “food estate” di  Merauke, diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s