Pemprov dan Pemkab Bertentangan, MIFEE Terhambat

Posted on Updated on

Oleh : Redaksi Warta Ekonomi

Belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua mengenai luas lahan yang akan dipakai untuk kepentingan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) membuat penetapan rencana tata ruang menjadi berlarut-larut.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini diungkapnya selepas usai sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kamis malam (29/7).

Perbedaan pandangan antara Pemprov dan Pemkab tersebut terletak pada luas lahan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh  Menteri Pertanian Suswono bahwa Pemprov Papua hanya menghendaki sekitar 500 ribu hektar untuk pengembangan MIFEE. Sedangkan, Pemkab Merauke merencanakan luas lahan yang dipakai sebesar 1,283 juta hektar.

Sementara menurut Hatta, dirinya telah meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak memasukkan kawasan hutan gambut dan hutan alami dalam pengembangan kawasan MIFEE. Dikatakannya yang diperbolehkan untuk digunakan adalah lahan yang terdegradasi.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada sekitar 8 juta hektar lahan terdegradasi atau lahan telantar yang tersebar di seluruh Indonesia.  Selain itu pengembangan kawasan tersebut akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung memakai lahan seluas jutaan hektar.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s