RTR Kawasan Merauke Harus Sejalan Dengan Program MIFEE

Posted on Updated on

Oleh : PenataanRuang.Net

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BKPRN tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Merauke diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya terkait dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan peningkatan ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui rencana pengembangan lahan pangan skala luas di Merauke yang tetap memperhatikan aspek kelestarian alam dan tidak merusak pranata sosial. Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencana Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi Papua Alex Rumaseb pada Kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BKPRN tentang RTR Kawasan Merauke, beberapa waktu lalu di Jayapura.

Dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap rencana pembangunan sektor pertanian skala luas dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua dengan mengalokasikan lahan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke seluas 552.316 ha. Hal ini juga telah disampaikan dalam surat Gubernur Papua kepada Presiden RI No. 050/1879/SET, tanggal 26 Mei 2010, perihal MIFEE. “Disarankan pada tahap awal pengembangan dimulai dengan mengembangkan Areal Penggunaan Lain seluas 210.000 Ha kemudian disusul tahap selanjutnya Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan luas 342.316 Ha,” ujar Alex.

Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Lina Marlia mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi BKPRN, pelaksanaan MIFEE akan dilaksanakan secara bertahap dalam rentang waktu 20 tahun. Untuk itu, pada tahun anggaran 2010 dan 2011 sebagai pengembangan awal, Ditjen Penataan Ruang membantu Pemerintah Kabupaten Merauke melaksanakan penyusunan Rencana Rinci pada kawasan prioritas terpilih atau Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP), yaitu mulai dari KSPP Greater Merauke dan KSPP Salor pada tahun ini serta KSPP Muting dan Kartini pada tahun 2011.

Untuk mendukung pengembangan ini, Kementerian Pertanian bahkan telah menyiapkan buku pintar atau panduan terkait program MIFEE. Diharapkan nantinya ada sinkronisasi antara lingkup muatan MIFEE untuk Kabupaten dan Provinsi. Selain itu, Grand Design MIFEE yang telah disiapkan Kementerian Pertanian sesuai Inpres No 1/2010 diharapkan dapat segera direspon Pemerintah Provinsi Papua. “Terkait masalah kehutanan, Kementerian Kehutanan telah mengingatkan bahwa untuk mendukung program MIFEE, hal-hal terkait alih fungsi dan perubahan peruntukan hendaknya tetap mengacu pada mekanisme sesuai perundangan yang berlaku, serta sesuai pasal 19 UU No 41/1999 tentang Kehutanan,” tegas Lina.

Selain mendukung MIFEE, Pemerintah Provinsi Papua juga berupaya untuk menekan tingkat emisi karbon. “Pemerintah provinsi Papua juga berupaya mewujudkan kebijakan Gubernur dalam rangka membantu pencapaian komitmen Presiden RI di KTT Oslo untuk mengurangi 41 persen dari total emisi karbon pada tahun 2020 dengan cara mempertahankan minimal 70 persen luas hutan di Provinsi Papua,” tandas Alex. (ffh/ibm)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s