MIFEE Tidak Memperkuat Kedaulatan Pangan

Posted on Updated on

Oleh : Aliansi Desa Sejahtera

Dilihat dari ketersediaan lahan, potensi pangan Indonesia masih sangat berlimpah. Dari ketersediaan  94,1  juta ha lahan, baru 63,7 juta ha yang sudah diolah menjadi lahan pertanian. Sekitar 12,4 juta ha merupakan lahan pertanian terlantar (Renstra Deptan 2009-2014).

Sayangnya ketersediaan lahan yang merupakan modal yang harus dioptimalkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia belum dikelola dengan tepat dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu pertimbangan matang untuk menetapkan siapa yang akan mengelola lahan pangan. Tampaknya kebijakan yang mengakomodir MIFEE tidak menuju kearah itu. (MFS)

Diversifikasi pangan merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Bustanul Arifin, pakar ekonomi pertanian (Kompas 23/05), menyampaikan perbaikan tingkat kerawanan pangan dianggap berhasil saat ada kemandirian pangan di daerah, dalam hal diversifikasi pangan.

Kemandirian ditingkat daerah merupakan kunci dari kedaulatan pangan Indonesia.  Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya potensi luas lahan yang tersebar di berbagai daerah. Catatan pentingnya adalah bagaimana cara pengelolaan pemerintah daerah dan pusat atas sumber daya alam. Jika pengelolaannya tepat dan berkeadilan, diversifikasi pangan serta kepastian produksi pangan di daerah besar kemungkinan untuk tercapai.

Kebijakan yang tidak konsisten

Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pemodal besar dalam pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan maupun perikanan. Contoh nyatanya rencana pembangunan sentra pertanian terpadu Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) di Papua. Model pembangunan pertanian ini dijadi contoh bagi daerah lainnya.

MIFEE yang dimandatkan melalui PP No.18/2010 sangat memihak investor atau pemodal dengan janji pemberian insentif fiskal.  Jelas lah bahwa ketahanan pangan tidak lagi mengandalkan inisiatif dan usaha masyarakat setempat, tetapi menjadi industri yang menguasai hulu hingga hilir. Langkah ini tidak sesuai dengan janji Menteri Pertanian, Suswono, untuk mengalokasilkan lebih banyak lahan bagi petani kecil.

Rencana peraturan daerah pemda Merauke, yang mencantumkan 12 Undang-undang dan 9 PP, dianggap sekelompok masyarakat sipil memberikan peluang bagi ketidak jelasan baru didalamnya.  .  Pasal 4 ayat (3) draft perda menyebutkan “Lahan yang merupakan Hak Ulayat tidak diperkenankan dijual kepada investor, tetapi hanya dipakai sebagai HGU dan Hak Sewa sehingga kepemilikan masih tetap di tangan Hak Ulayat dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten.”

Hal ini  berarti menggunakan HGU sebagai instrumen penguasaan, dan menyerahkan status hak ulayat menjadi tanah negara.  Hal lainnya diantaranya rencana pengembangan pola inti plasma, yang memberikan pemodal kendali atas produksi pertanian MIFEE

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta (24/5), bahwa pengembangan pangan dan energi harus ditujukan pada kebutuhan dalam negeri. Tetapi melihat beragam kebijakan yang dihasilkan dan dirancang akan sulit untuk dapat menjamin bahwa pengusahaan pertanian skala luas seperti MIFEE ditujukan pada kebutuhan pangan domestik.

Dalam PP No 18 disebutkan pengutamaan kebutuhan lokal hanya diutamakan pada saat terjadi bencana atau situasi yang membahayakan ketersediaan pangan. Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan di atas. Kedaulatan pangan memang bergantung pada sistem cadangan pangan, distribusi ataupun infrastruktur, seperti dikemukakan SBY. Tetapi, inti dari kedaulatan pangan adalah  kebijakan yang konsisten dan berpihak pada produsen skala kecil merupakan.  Jika tidak, segala potensi pangan yang tersedia, juga menyimpan potensi krisis pangan.

Mandiri di tingkat lokal

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009, terdapat 50% kabupaten yang mengalami perbaikan (Kompas,23/05), Sayangnya, hal ini belum diikuti dengan penganekaragaman karbohidrat dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Pola makan masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada nasi.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s