Sepuluh BUMN Tangani MIFEE

Posted on Updated on

Oleh : Bataviase.Co.Id

JAKARTA – Pemerintah akan melibatkan sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola budidaya tanaman pangan skala luas (Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE) di Merauke, Papua.

“Sepuluh BUMN akan disiapkan untuk membentuk Ibadan usaha baru dalam mengembangkan program MIFEE,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Agroindustri, Perkebunan, Percetakan, dan Penerbitan, Agus Pakpahan, Selasa (11/5).

Menurut Agus, 10 BUMN tersebut adalah Bulog, PT Sang Hyang Seri, Pertani, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Jasa Tirta I dan Jasa Tirta n. Kesepuluh perusahaan tersebut akan bersinergi sesuai dengan kemampuan dan bidang usaha masing-masing. Sedang nama badan usaha yang segera dibentuk itu yaitu PT Energi Padi Nusantara (EPN).

EPN akan berinvestasi langsung dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) untuk setiap 10.000 hektare lahan yang disiapkan. Meski demikian, Agus belum bersedia mengungkapkan kapan program MIFEE ini mulai terlaksana, karena masih dalam tahap pengkajian. Namun, menurut dia masing-masing BUMN yang terlibat sudah mengirimkan perwakilannya ke Merauke.

Dalam program itu EPN juga akan mengelola pembangkit listrik berbahan baku sekam padi.

Selain membentuk EPN, Agus menambahkan, BUMN juga akan masuk untuk membangun pabrik gula. Empat PTPN siap menggarap lahan MIFEE untuk pengembangan industri gula, yaitu PTPN IX, PTPN X, PT XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Mereka (PTPN) sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemda Merauka untuk membangun pabrik gula.”

Kapasitas pabrik gula dari keempat BUMN agroindustri minimal 10.000 TCD (ton cane per day/ ten tebu per hari). Agus menolak mengungkapkan total nilai investasi yang dibutuhkanuntuk mendirikan pabrik gula di Merauke itu.

Harus hati-hati

Kebijakan food estate yang diarahkan di Papua dengan tajuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diindikasikan menabrak kebijakan perluasan kawasan hutan berte-gakan di Indonesia.

Greenomics Indonesia, sebuah LSM yang fokus terhadap pelestarian hutann nasional, mengungkapkan, 90,2 persen dari 1,28 juta hektare areal MIFEE ter-nyata berada di dalam kawasan hutan.

Areal MIFEE tersebut telah diplot menjadi 10 klaster yang tersebar di 16 distrik di tiga kabupaten di Papua, yaitu Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.

Lebih buruk lagi, rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan untuk MIFEE ter-nyata ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan, departemen yang seharusnya menjadi palang pintu pertama pelestarian hutann nasional. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, mengatakan, hasilobservasi yang dilakukan Greenomics menyebutkan, dari 1,28 juta hektare areal MIFEE yang telah disetujui, sebagian besar merupakan kawasan hutan.

“Areal yang bukan kawasan hutan hanya 125.485,5 hektare, 1.157.347,5 hektare lainnya masuk dalam kawasan hutan. Ini berarti 90,2 persen lahan MIFEE merusak hutan,” ujarnya.

Kawasan hutan yang disetujui menjadi lahan MIFEE tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Walaupun regulasi perundang-undangan tentang tata ruang memungkinan kawasan HPK digunakan untuk pemanfaatan sektor nonkehutanan, namun kawasan hutan di Merauke masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s