DPR yang Memalukan

Posted on

Oleh : Editorial Media Indonesia Edisi 03 Mei 2010

PEMILU telah berulang kali digelar, tetapi perilaku anggota DPR tidak juga berubah. Di saat publik haus akan pemberantasan korupsi, anggota dewan justru berlomba membela penggarong uang rakyat.

Itulah yang dipertontonkan tanpa malu dalam dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK, pekan lalu (29/4). Para wakil rakyat itu beramai-ramai melindungi penjarah uang negara. Yang dibela tidak lain adalah kamerad dari partai masing-masing.

Contohnya, Golkar ngotot mempersoalkan Syamsul Arifin, Gubernur Sumatra Utara, tersangka kasus korupsi senilai Rp31 miliar. Contoh lain, Partai Demokrat memasalahkan tersangka Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digul, Papua, yang diduga merugikan negara Rp49 miliar.

Permintaan anggota parlemen itu, sekali lagi, jelas memalukan, sangat memalukan. Memalukan karena mengintervensi kewenangan KPK, mengintervensi upaya penegakan hukum. Sangat memalukan karena anggota DPR tidak membela kepentingan rakyat, tetapi malah membela orang-orang yang diduga korupsi.

Pembelaan terhadap tersangka kasus korupsi itu semakin memperlihatkan DPR bukan hanya lembaga terkorup, sebagaimana penilaian yang dilansir Transparency International Indonesia pada 2009, tetapi juga lembaga bungker bagi para maling uang negara.

Omong besar bila ada anggota DPR yang mengatakan DPR berada di garis depan pemberantasan korupsi. DPR malah terlibat aktif dalam prosesi pelemahan KPK. Bahkan, DPR sendiri menyimpan bau busuk koruptor di dalam diri mereka. Buktinya, sejumlah anggota dewan telah menjadi narapidana korupsi dan sebagian lain sedang menghadapi meja pengadilan. Kasus-kasus korupsi yang dihadapi anggota DPR memperlihatkan penjarahan uang negara tidak dilakukan secara individual, tetapi beramai-ramai dilakukan anggota DPR. Artinya, korupsi di DPR dilakukan sistemik dan melembaga.

Korupsi yang dilakukan kader partai tidak hanya di DPR Pusat, tetapi tersebar hampir merata di semua daerah. Tidak hanya melibatkan kader partai di jajaran legislatif, tetapi juga pejabat di jajaran eksekutif baik sebagai gubernur ataupun bupati/wali kota. Apakah harus diputihkan karena mereka adalah kader partai?

Permintaan DPR agar KPK menghentikan pengusutan kader partai yang berstatus tersangka membuat kita curiga. Curiga jangan-jangan hasil penjarahan uang negara disumbangkan kepada partai sehingga partai harus balas budi melindungi kader dari ancaman masuk bui.

Kita juga curiga permintaan itu bagian dari barter skandal Bank Century. Pemerintah kini gencar memberantas berbagai jenis mafia dari mafia perkara hingga mafia pajak. Tetapi mafia yang paling jahat adalah mafia politik.

Ancaman terbesar negeri ini bukanlah terorisme, melainkan bandar-bandar politik yang lalu lalang menjajakan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengatasnamakan wakil rakyat. Menyedihkan dan memalukan.

Melalui forum ini kita memberi dukungan kepada KPK agar jangan mau diintervensi DPR. Jalan terus tanpa pandang bulu.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s