BKPRN Keluarkan 6 Rekomendasi Pembangunan MIFEE Merauke

Posted on Updated on

Oleh : Berita PU

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung pengembangan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Rekomendasi tersebut disusun dan disepakati bersama oleh Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Merauke yang beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Kita bekerja berpegang pada UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.26/2008 tentang RTRWN serta Inpres No.5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. Di dalam PP No.26/2008, kawasan Merauke memang ditetapkan sebagai kawasan andalan dengan salah satu sektor unggulannya adalah pertanian.” jelas Lina Marlia, Ketua Tim yang juga Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta (14/4).

6 rekomendasi BKPRN adalah, pertama mengenai delineasi kawasan. Kawasan yang direkomendasikan menjadi lokasi MIFEE adalah Kabupaten Merauke, 1 distrik di Kabupaten Mappi dan 1 distrik di Kabupaten Bouven Digul.

Kedua, penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. MIFFE harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangakan aspek ekonomi, sosial dan budaya termasuk keberlanjutan ekosistem Wilayah Sungai Einlanden-Digoul-Bikuma, ekosistem rawa dan kawasan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan tetap mempertahankan kawasan lindung.

“Taman Nasional Wasur yang berbatasan dengan Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang tidak boleh dialihfungsikan” kata Lina Marlia.

Ketiga pengembangan wilayah. BKPRN merekomendasikan pengembangan wilayah dilakukan dengan konsep klaster dengan menetapkan 10 klaster sentra produksi pertanian yang pengembangannya dilakukan secara bertahap. Luas lahan potensial pertanian yang ditetapkan 1,2 juta hektar yang berada didalam 10 klaster.

Keempat penyediaan lahan pangan yang diarahkan menggunakan lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

“Dalam pelaksanaannya akan dilakukan bertahap mulai dari jangka pendek 5 tahun, menengah 10 tahun dan 20 tahun. Untuk jangka pendek diutamakan penggunaan lahan APL karena untuk HPK meski bisa dikonversi, namun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Bertahap dilakukan juga karena melihat dari dukungan infrastruktur yang ada”jelasnya.

Kelima pengembangan infrastruktur. Perlu pengembangan infrastruktur strategis prioritas antara lain jaringan jalan dan irigasi. Keenam, h-hal lain yang harus diperhatikan antara lain, mitigasi abrasi pantai dan banjir, pemanfaatan sumber energi alternatif, aspek sosial budaya terkait tanah adat dan tempat penting adat, insentif fiskal dan non fiskal seperti perizinan, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Dalam rekomendasi kita, pengembangan MIFEE juga harus memperhatikan aspek sosial budaya dimana tempat penting masyarakat adat, jalur adat tidak boleh dikonversi, termasuk juga sumber air dan wilayah didekat Kota Merauke sebagai ruang untuk perkembangan Kota Merauke di masa depan.”pungkasnya.

Menurut Lina Marlia, dalam rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua BKPRN, terdapat usulan baru untuk MIFEE dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan Minapolitan di dalam MIFEE. Untuk itu juga akan dikembangkan pelabuhan besar di sebelah barat Merauke yang menghadap Laut Arafuru. (gt)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s