Lima Pejabat Boven Digoel Tersangka Korupsi, Rakyat Harus Tanggap!

Posted on Updated on

Selamatkan Boven Digoel! Edisi 02

Download Versi PDF

LIMA PEJABAT Boven Digoel (nama-nama mereka masih dirahasiakan) secara resmi telah dijadikan tersangka Korupsi oleh Kepolisian Daerah Papua dalam pembelian Kapal Tongkang seharga Rp. 15.000.000.000,- (Rupiah Lima Belas Milyar), bukan Rp. 10.000.000.000,- (Rupiah Sepuluh Milyar) seperti dikatakan Direskrim Polda Papua Kombes Pol Petrus Waine, S.H, M.Hum sebagaimana dilansir SKH Cenderawasih Pos Edisi Selasa, 09 Februari 2010. Pembelian Kapal Tongkang tersebut dianggarkan dalam APBD Boven Digoel Tahun 2007 yang merupakan proyek fiktif dan dana sebesar Rp. 15 M sudah dicairkan pada bulan Oktober 2007 melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke dengan Cek Nomor : CEA 201783.

Dikatakan proyek fiktif karena Pembelian Kapal Tongkang telah dianggarkan dalam APBD 2007, dananya sudah dicairkan melalui BRI Cabang Merauke tetapi sampai sekarang Kapal Tongkang tersebut tidak pernah kelihatan di Boven Digoel. Sebenarnya pembelian Kapal Tongkang bukanlah satu-satunya proyek fiktif di Boven Digoel. Terdapat banyak proyek fiktif di Kabupaten ini dimana Milyaran Uang Rakyat dirampok oleh Bupati Yusak Yaluwo dan Kepala-Kepala Dinas yang terkait proyek-proyek fiktif tersebut – (Perampokan uang rakyat melalui proyek fiktif dalam beberapa APBD Boven Digoel akan diuraikan dalam tulisan-tulisan mendatang).

Proyek Fiktif Pembelian Kapal Tongkang bukan juga merupakan satu-satunya kejahatan Pemkab Boven Digoel terhadap rakyat setempat. Dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang meneliti Laporan Keuangan Pemkab Boven Digoel Tahun Anggaran 2007, ditemui banyak pelanggaran dan perampokan uang rakyat setempat. Dalam Laporan BPK Nomor : 7/LHP/XIX.JYP/01/09 tertanggal 13 Januari 2009 itu ditemui beberapa kejahatan perampokan uang rakyat oleh Pemkab Boven Digoel yang sampai saat ini tidak pernah dipertanggungjawabkan.

Dari Laporan BPK yang ditandatangani oleh Lambang Prabowo, SE. M.Ak., Ak selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua tersebut, diketahui bahwa telah terjadi : (1) Penyajian belanja daerah dalam LRA tidak didasarkan atas pengesahan SPJ sebagai dasar untuk mencatat realisasi. Tidak dilaksanakannya verifikasi dan pengarsipan bukti pertanggungjawaban secara tertib mengakibatkan realisasi belanja dalam LRA sebesar Rp. 665.204.346.388,00, tidak dapat diyakini kewajarannya; (2) Pemberian panjar sebesar Rp. 280.412.634.965,00 dalam Tahun Anggaran 2007 tidak dapat ditelusuri penggunaan dan pertanggungjawabannya yang berakibat tidak dapat ditelusurinya realisasi belanja yang bersumber dari panjar maupun sisa panjar yang belum dipertanggungjawabkan; (3) Pencairan dana pada rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah oleh pihak yang tidak berhak sebesar Rp.8.476.837.500,00. Atas penarikan dana ini tidak tersedia dokumen yang memadai guna menjelaskan keberadaan dana maupun penggunaannya.

Point-point Perampokan Uang Rakyat Boven Digoel diatas adalah tiga dari beberapa Point perampokan yang ditemukan BPK dalam penelitiannya. Dari kenyataan yang ada, ternyata semua kejahatan tersebut dilakukan oleh kaki-tangan Bupati Yusak Yaluwo atas perintah dan kontrol langsung dari Sang Bupati. Misalnya dalam kasus Pencairan dana pada rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.8.476.837.500,00 melalui Bank BRI Unit Tanah Merah. Kejahatan ini dilakukan oleh Marselina Tukon yang, menurut pengakuannya, terpaksa dilakukan atas perintah langsung dari Bupati Yusak Yaluwo.

Perampokan Uang Rakyat (APBD 2007) itu telah membuat segenap komponen Rakyat Papua Boven Digoel menderita. Angka kematian yang tinggi, Angka putus Sekolah dan tingkat kelulusan siswa yang memprihatinkan, kesulitan biaya studi dan tempat tinggal yang diderita Mahasiswa Boven Digoel di seluruh Indonesia dan masih banyak penderitaan lainnya. Soal tempat tinggal (Asrama) merupakan bukti tidak adanya komitmen Pemkab Boven Digoel untuk memajukan SDM Boven Digoel. Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura hanya bisa menyaksikan megahnya Asrama Mahasiswa Asmat, Keerom dan Tolikara sambil “makan hati” karena mereka harus menempati Gubuk-Gubuk derita di Waena, Padang Bulan dan Kampung Harapan Sentani. Ada juga yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kost dengan biaya mahal. Padahal, Kab. Asmat, Keerom dan Tolikara lahir satu paket dengan Boven Digoel pada Tahun 2003.

Untuk mendapatkan keadilan maka Kasus Korupsi Pembelian Kapal Tongkang – yang merupakan Proyek Fiktif – yang kini bergulir di Polda Papua harus dikawal ketat oleh Mahasiswa dan segenap komponen Rakyat Boven Digoel. Kita punya pengalaman pahit soal Kasus Korupsi di Boven Digoel yang pernah bergulir tahun 2008 di Polda Papua dan Kejati Papua. Direskrim Polda Papua waktu itu, Kombes Pol Paulus Waterpauw dibayar oleh Bupati Yusak Yaluwo. Salah satu pejabat Kejati Papua, Niko Kondomo, SH, juga dibayar oleh Bupati Yusak Yaluwo kemudian dipindahtugaskan ke Kaimana. Akibat suap terhadap aparat penegak hukum ini, kasus tersebut tenggelam total sampai saat ini. Tidak menutup kemungkinan, Kombes Pol Petrus Waine, SH, M.Hum pun akan dibayar oleh Bupati Yusak Yaluwo untuk menghilangkan kasus tersebut apabila tidak dikawal ketat oleh Rakyat dan Mahasiswa yang menginginkan perubahan dan keadilan di Boven Digoel. Tidak ada cara lain yang mujarab selain mengawal ketat kasus tersebut agar proses hukum-nya berjalan transparan.

Salah satu penyebab matinya proses penyelidikan kasus korupsi dimana-mana adalah karena tidak ada tanggapan dan kawalan ketat dari warga masyarakat yang dirugikan. Rakyat Boven Digoel adalah korban utama dari kejahatan ini. Perampokan Uang Rakyat ini tidak bisa dibiarkan berlalu hanya karena yang melakukan perampokan dan menjadi penikmat dana tersebut adalah sesama suku kami, teman, adik, kakak, anak, keponakan, ipar, kerabat, dermawan yang suka beli peti & tiket mayat, atau bahkan donatur kami. Membiarkan proses hukum berjalan tanpa kawalan ketat dengan alasan-alasan seperti ini sesungguhnya merupakan sikap dan keputusan yang tidak menguntungkan dan merupakan satu-satunya “pupuk” yang akan menyuburkan perampokan uang Rakyat di Boven Digoel!***

2 thoughts on “Lima Pejabat Boven Digoel Tersangka Korupsi, Rakyat Harus Tanggap!

    hendrikus werre said:
    15 Februari, 2011 pukul 5:17 am

    say putr kimaam sangt peduli dgn daera sy, kalau para pendatg sud tau bwa di kimaam tingkt penddkn masi sangat renda mengapa kalian hrus membodo-bodohin masyarkt kimaam utk mengeksploitsi smua hasil yag ada di kimaam. sy mahassw merauke tdk menerma kehndk bp presiden utk membebaskn bp yusak,krn dia suda terbkti korupsi uang Rakyat Rp 130 milyar, jd mert sy dia hars di tahn sesuai hukum yg berlku di indonesia, ni masi mending, coba kalw di negr cina ,para pelaku koruptr hrus di potong tngan nya …….wah tu luar biasa………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>

    lussy ruff said:
    5 Juli, 2012 pukul 10:09 pm

    sy penddk bodi sangat berharap kepada kpk supaya kasus korup yg ada diboven digoel sesegera mungkin dibrantas sita semua harta yg ada dirumah ester lambey yg ada dimanado beserta kroni-kroninya kembalikan harta milik rakyat bodi Tuhan Yesus Memberkati!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s