Pejabat Dan Pembangunan Yang Sangat Ambruk Di Kabupaten Boven Digoel

Posted on Updated on

Oleh : Digoel News

Perkembangan pembangunan, baik di sektor Ekonomi, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya, di Kabupaten Boven Digoel, semasa kepemimpinan Bupati Yuzak Yaluwoh, SH.Msi dan Wakil Bupati, Marselino Yomkondo,SH sungguh sangat memprihatinkan, adapun semua kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh kedua kandidat ini, sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak tepat sesuai kebutuhan social pembangunan masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boven Digoel.

Apalagi kedua pemimpin daerah yakni bupati Yuzak Yaluwoh dan wakil bupati Maselino Yomkondo ini sama sekali tidak perna tinggal di tempat kab. (Boven Digoel), mereka tinggal diluar sampai abis tahun anggaran dan kemudian masuk tahun anggaran baru mereka datang tandatangan selesai pembagian dana terus mereka hilang lagi, inilah gaya-gaya pemimpin daerah baik dari Eksekutif, Legislatif sampai dinas-dinas beserta stafnya di kabupaten Boven Digoel.

Setelah mengikuti dan mengamati mekanisme pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan di Boven Digoel, ternyata masih ada banyak kelalaian dalam proses pembangunan, terutama proses pembangunan yang dijalankan oleh setiap Dinas / Instansi-instansi yang berperanan penting dalam menjalankan roda pembangunan, program-program yang diturunkan oleh pemerintah melalui (dinas-dinas), sama sekali tidak jalankan secarah serius, dan semua program-program tersebut melenceng dari kabutuhan Masyarakat Asli Papua Boven Digul, dan tidak tepat pada sasaran yang menjadi kebutuhan Masyarakat Asli Papua Boven Dlainigoel, melainkan proses social pembangunan dapat diatur menurut konsep kepentingan kelompok semata, tanpa memperhatikan kebutuhan social masyarakat yang lebih mendasar, kebutuhan dasar masyarakat Asli Papua Kabupaten Boven Digoel, lebih banyak diabaikan begitu saja tanpa ada penanganan secarah serius dari pihak pemerintah, seperti pembangunan di aspek Ekonomi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia. Dan lain sebagainya.

Pemerintah lebih cenderung mengarah kepada program-program pembangunan yang dapat merugikan masyarakat Asli Papua Boven Digoel, sekalipun dari sudut pandang public pada umumnya dan melulunya tulisan di Media cetak, elektonik, dan media lainnya mereka katakan bahwa ada kemajuan-kemajuan pembangunan diberbagai aspek didaerah Kabupaten Boven Digoel, tetapi kenyataannya belum dapat menyentuh kebutuhan Masyarakat Asli setempat. Sementara itu, para pejabat teras daerah kabupaten Boven Digoel lebih banyak meninggalkan daerah ketimbang mengurus kepentingan masyarakat di daerah, dan melakukan perjalanan dinas diluar panggilan dinas, dengan menggunakan uang pembangunan (APBD), dan berfoya-foya di tempat-tempat hiburan seperti Bar-Bar, Diskotik dan sejenisnya diluar Papua yaitu tidak ada lain di Jabotabek negara indonesia, sampai memenuhi target kepuasan mereka tanpa merasa bersalah dalam hal penggunaan uang Negara.

Di sisi lain juga pemerintah lebih banyak menganggarkan dana APBD melalui dinas-dinas dalam menangani proyek-proyek yang tidak tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, yang mana proyek – pryek tersebut diberikan kepada orang pendatang / Non Papua tanpa ada pengontrolan yang jelas oleh pemerintah, disamping itu juga dinas-dinas terkait lebih condong memberikan penanganan proyek pembangunan kepada masyarakat pendatang / Non Papua, seperti mendatangkan kontraktor – kontraktor dan lebih parah lagi mereka datangkan para pekerja lagi dari jawa dll dari luar Papua, dan mengabaikan Masyarakat Asli Boven Digoel dan orang Papua pada umumya sebagai putra daerah Asli setempat yang memiliki hak penuh, dan juga memiliki ketrampilan dalam membangun daerahnya. Tetapi sayangnya karena awal kesalahan penempatan jabatan birokrasi di kabupaten Boven Digoel, Bupati telah setia Menjilat pantat penjajah (orang pendatang / orang Non Papua) di tempat posis- posisi strategis, seperti SETDA, kepala BAPEDA, Kepala dinas, PU, kepala dinas Pendidikan, kepala dinas PERINDAK, kepala dinas PEMERINTAHAN dan KEPEGAWAIAN, hampir seantero instansi di kabupaten Boven Digoel telah dikuasai oleh orang pendatang / Non Papua.

Kalau seperti itu bagaimana mungkin mereka peduli dengan orang papua…? sangat tidak mungkin mereka mau memperhatikan orang Papua karena pada dasarnya mereka orang pendatang itu datang ke papua ini hanya untuk mencari makan, sehingga kesempatan memiliki jabatan itu mereka mau KORUPSI sebanyak-banyaknya demi memperkaya diri, lalu bawah pulang ke daerahnya di negerinya indonesia, maka orang papua pada umumnya harus ingat… baik-baik itu, karena orang Non Papua itu prinsipnya Tunduk untuk Tanduk, ini konsep penjajah neokolonialisme indonesia. Sebenarnya pejabat orang Papua di pemerintahan daerah kabupaten Boven Digoel selama ini tidak pernah melihat hal itu sebagai suatu Ancaman, dan mereka sama sekali tidak paham sebagaimana yang diatur dalam amanat undang – undang Otonomi khusus yang telah tercantum didalamnya.

Dana Otonomi khusus tidak dinikmati oleh masyarakat Asli Papua / Boven Digoel, melainkan dana Otsus tersebut disapuh bersih oleh masyarakat pendatang / Non Papualah yang menikmati hasil dari undang – undang Otonomi khusus tersebut. Aspek pendidikanpun terlihat bahwa malahan mengalami ketimpangan-ketimpangan yang tidak bisa kita bayangkan, ketika melihat ada tenaga-tenaga Guru honorer yang didatangkan dari luar Daerah Kabupaten Boven Digoel secarah khusus dan pada umumnya di Papua Barat, belum lagi mendatangkan tenaga-tenaga teknis dari luar Papua secarah lebih khusus, didaerah Kabupaten Boven Digul, seperti tenaga-tenaga pengajar (Guru-guru), kebanyakan dari luar yakni dari Manado,Toraja, jawa, key, sementara itu juga pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel melakukan ketidak benaran dalam proses pembangunan melalui proyek kuliah jarak jauh tanpa melihat kebutuhan social masyarakat dalam aspek pendidikan,maka jelas terlihat bahwa ada unsur-unsur kesengajaan, seperti dengan kuliah jarak jauh para guru-guru orang Asli setempat meninggalkan profesi mereka sebagai guru dan mengikuti kuliah jarak jauh dengan tiga jurusan yakni fakultas ilmu pemerintahan, fakultas ilmu hukum, fakultas ilmu administrasi pemerintahan, sementara anak murid dibiarkan masa bodoh, banyak sekolah dasar dikampung –kampung kehilangan tenaga pengajar, akibat dari proyek tersebut sumber daya Masyarakat Asli pribumi mengalami penurunan yang sangat drastis, baik kwantitas maupun kwalitas.

Kemudian dari pada itu kekosongan tenaga pengajar diisi oleh Masyarakat Non Papua, seperti yang telah disebutkan diatas, hal ini bukanlah proses social pembangunan yang sehat, tetapi malahan dapat merugikan Masyarakat Asli Papua di Daerah Kabupaten Boven Digoel, dan masih banyak lagi ketimpangan-ketimpangan dalam proses social pembagunan, seperti banyak siswa-siswi SMP,,SMU,SMK tidak lulus akibat dari Dinas Pendidikan memberikan aturan Nilai (7,9) keatas tanpa melihat fasilitas yang dapat mengimbangi proses belajar siswa-siswi , juga sebaliknya meloloskan para siswa – siswi yang nyata-nyatanya tidak lolos, tetapi sengaja diloloskan begitu saja tanpa mempertimbangkan berbagai segi yang dapat merugikan siswa-siswi yang ada di daerah setempat. Hal ini dilakukan hanya untuk mencari nama baik semata oleh oknum yang memegang jabatan dalam dinas terkait yang menangani jabatan sebagai Kepala Dinas.

Aspek Pembangunan social di bidang Insfrastruktur juga banyak mengalami ketimpangan-ketimpangan yang sangat jelas terlihat dalam berbagai bentuk bangunan infrastruktur, belum terlihat secarah nyata. Bahkan aspek pembangunan di bidang infrastruktur, speperti jalan raya, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan fasilitas belajar siswa-siswi dan Mahasiswa-Mahasiswi, yakni pembangunan asrama-asrama serta fasilitas belajar lainnya, dan masih banyak lagi ketimpangan dalam bentuk pembangunan lainnya. Banyak anggaran yang keluar begitu banyak , tetapi kenyataan yang dapat membuktikan dilapangan belum jelas terlihat menyentuh pada kebutuhan Masyarakat, banyak program yang diturunkan tetapi sangat melenceng jauh dari apa yang diharapkan Masyarakat Asli Papua Boven Digul.

Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel lebih banyak menerapkan program-program pembangunan dalam bentuk proyek, namun suatu proyek pembangunan infrastruktur banyak yang cepat mengalami kerusakan serta tidak berkualitas dan bermutu tinggi , boleh dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dapat dibangun bobot nilainya sangat sedikit sekali bahkan belum bisa dikatakan berkualitas. Aspek Ekonomi di Daerah Kabupaten Boven Digoel disektor Usaha Kecil dan Menengah melalui Program Pemerintah diberbagai sektor sama pulah banyak mengalami ketimpangan-ketimpangan yang sangat mencolok, seperti pelatihanpelatihan, kursus-kursus, sejauh ini belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Namun dana banyak dikeluarkan, tetapi hasilnya belum sampai pada kebutuhan social Ekonomi Masyarakat Asli Papua Boven Digoel. Sementara itu para pejabat teras daerah kabupaten Boven Digoel hanya bisa menghambur-hamburkan uang ,dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat tanpa memberikan cara mengelolahan uang untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah tadi, tanpa pelatihan ataupun kursus-kursus mana mungkin masyarakat akan berkembang dengan uang yang diberikan.

Disisi lain juga pemerintah daerah kabupaten Boven Digoel jarang melakukan kunjungan ke daerah-daerah terpencil untuk melihat perkembangan sosial Ekonomi masyarakat dalam hal usaha kecil dan menengah yang sedang dan ingin dikembangkan oleh masyarakat, melainkan pemerintah lebih banyak melakukan study banding keluar daerah yang lebih banyak mengeluarkan Anggaran, tetapi sayangnya sampai saat sekarang belum ada penerapan satupun dari hasil study banding dalam proses pembangunan, terutama secara khusus di sektor ekonomi. Dari dinas terkait sama sekali belum melakukan perubahan diberbagai sektor usaha kecil dan menengah,tetapi malahan pemerintah daerah setempat menjauhkan program yang seharusnya dari hadapan kebutuhan masyarakat, dan memberikan program-program yang tidak begitu tepat pada sasaran pada sektor ekonomi masyarakat Asli Papua Boven Digul.

Tidak keseriusan dalam memberdayakan dan membangun daerah dan orang Asli Papua Boven
Digoel dari Dinas Pendidikan MENENGAH, selama kepemimpinan Pak, (Vio Silubun) sering membuat kebijakan yang tidak serius dan menyimpang dalam memperhatikan sumber daya manusia (SDM) oang asli Papua Boven Digoel, sebagai berikut:
1. Dinas pendidikan Menengah sama sekali tidak perna mempersoalkan tentang Asrama –
asaram baik tingkat SLTA maupun Perguruan Tinggi, padahal dinas ini sangat berperaan dalam hal ini, tapi sampai saat ini dibiarkan saja. Hal seperti ini adalah proses pembiaraan, pembodohan, dan pembunuhan sumber daya manusia (SDM) Papua asli Boven Dogoel.
2. Dinas pendidikan Menengah telah memprogramkan dan mendatangkan 600 (enam ratus) guru-guru dari luar Papua, dengan tujuan memenuhi sekolah-sekolah di kabupaten Boven Digoel, kemuadian semua guru-guru tua di setiap sekolah-sekolah ditarik mengikuti kuliah jarak jauh di Tanamerah akhirnya semua guru-guru meninggalkan anak murid dan sekolahnya di tempat tugasnya. Namun guru yang ditarik dan kuliah bukan kuliah di jurusan guru lagi tetapi mereka kuliah di jurusan Hukum, pemerintahan dll, kalau sudah seperti ini berarti guru-guru tersebut tidak berprofesi sebagai guru lagi,dan akhirnya yang menjadi korban adalah anak- anak generasi penerus Boven Digoel, kebijakan seperti ini sengaja dibuat untuk mendatangkan guru-guru dari luar Papua, itu sama saja program TRANSMIGRASI secara Ilegal dan terselubung.
3. Dinas pendidikan Menengah membuat aturan standar Danem/Nem sebagai persyaratan
untuk mendaftarkan di sekolah lanjutan tingkat atas, seperti SMK dan SMU di kabupaten Boven Digoel. Maka anak tersebut yang mau melanjutkan sekolah tingkat atas di Boven digoel harus mempunyai nilai standar/ NEM minimal ( 7,9 ). Hal ini sengaja dibuat untuk membatasi SDM Boven digoel, maka tidak pantas dan tidak tepat karena fasilitas belajar dan tenaga guru yang terbatas seperti itu sangat tidak mungkin mendapatkan nilai NEM seperti yang di standarkan oleh dinas pendidikan menengah, kebijakan ini secara tidak lengsung telah mematikan Sumber Daya Manusia orang Asli Papua Boven Digoel.
4. Dinas Pendidikan Menengah tidak serius dalam hal pendidikan, khusus bagi anak-anak asli Papua Boven Digoel, seperti penerimaan testing UMPTN tahun ajaran 2006-2007,sama sekali tidak ada satu anak Asli Boven Digoel yang di luluskan dalam testing tersebut, ini berarti telah terjadi penurunan Sumber Daya Manusa orang Asli Papua Boven Digoel.

Saran untuk semua Rakyat Bangsa Papua, dan khususnya penjabat NRKI yang orang Papua, jangan terlalu “Rakuuuusss” Menjilat pantat orang Non Papua alias Neokolonialis Indonesia, karena tidak ada satupun orang Non Papua diatas tanah Papua ini punya niat baik terhadap orang Papua. Justru yang ada pada pikiran mereka adalah merampas,mencuri,dll kemudiaan pada akhirnya membunuh dan memusnahkan bangsa Papua ras Melanesia dan menguasai tanah leluhur bangsa Papua…..

One thought on “Pejabat Dan Pembangunan Yang Sangat Ambruk Di Kabupaten Boven Digoel

    pratstava said:
    30 Desember, 2009 pukul 6:50 pm

    saya salah satu mahasiswa dari boven digoel.. tlng kalau bisa krimi saya berita terupdate tentang perkembangan boven digoel…
    nb: kenapa sumber tulisanya gak di tulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s