Ketika Slogan “Hidup Pengusaha!” Bergema

Posted on

Oleh : Ken Budha Kusumandaru (2003)

Ada hal yang mengejutkan pada aksi menentang kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon pada tanggal 9 Januari 2003 lalu. Pada aksi yang sebagian besar diikuti oleh anggota-anggota serikat buruh ini, sebuah slogan “Hidup Pengusaha!” bergema dari salah satu panggung yang berada di tengah aksi tersebut. Inilah satu hal yang mengejutkan – sekaligus mengkhawatirkan.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang dari munculnya slogan tersebut dan mengupas bahaya-bahaya yang muncul daripadanya.

Pemogokan vs Lock-Out

Banyak orang menyebut bahwa aksi buruh yang kemarin terjadi adalah sebuah “pemogokan” karena diikuti oleh banyak serikat buruh. Agar kita tidak keliru dalam pemahaman kita, baiklah kita kupas terlebih dulu apa itu “pemogokan”.

 

Sebuah “pemogokan” adalah alat dari pekerja untuk berhadapan dengan pengusaha. Dengan terjadinya pemogokan, pengusaha dipaksa untuk melihat bahwa tidak ada gunanya ia memiliki segala mesin, bangunan pabrik, peralatan kantor, dll – jika ia tidak memiliki pekerja. Pengusaha dipaksa melihat bahwa hanya pekerjalah yang dapat menghasilkan pertambahan nilai. Dengan pemogokan, kelas pekerja memaksa pengusaha untuk mengurangi tingkat penghisapannya.

Jika sebuah pemogokan telah berlangsung dalam skala yang luas, maka sifatnya berubah menjadi sebuah alat kelas. Kelas pekerja dapat memaksa kelas pengusaha mengubah keputusan-keputusan politiknya. Karena kelas pengusaha memaksakan keputusan politik mereka melalui Negara, maka sebuah pemogokan umum mengambil bentuk pemaksaan terhadap Negara untuk mengambil atau membatalkan keputusan politik tertentu. Dengan demikian, sebuah pemogokan umum akan lebih banyak memiliki bobot politik daripada bobot ekonomi.

Pada dasarnya, pemogokan memang dilakukan dengan berhenti bekerja. Namun, penghentian kerja dapat pula dilakukan oleh pengusaha. Inilah yang disebut sebagai “Pengusaha dapat menutup pabriknya dan memaksa kelas pekerja menghadapi kenyataan bahwa alat produksi, sumber penghasilan mereka, dikuasai sepenuhnya oleh pengusaha. Dengan demikian, pengusaha menyandera alat produksi agar pekerjanya menyerah pada nasib mereka menerima upah rendah – daripada tidak bisa mendapatkan upah apapun sama sekali”.

Dalam skala yang lebih luas, Lock Out dapat juga digunakan sebagai alat politik oleh kelas pengusaha untuk melawan kekuasaan kelas pekerja. Di negeri-negeri di mana kekuatan rakyat (atau kekuatan yang secara militan pro-rakyat) berkuasa, kelas pengusaha dapat beramai-ramai menutup pabrik dan perusahaannya agar roda perekonomian berhenti. Pengalaman ini telah terjadi di berbagai negeri, mulai dari Rusia di tahun-tahun pasca Revolusi Oktober 1917 sampai, yang terbaru ini, Venezuela.

Inilah hakikat atau inti perbedaan antara “pemogokan” dengan Lock Out. Dengan latar belakang pemahaman ini, kita dapat mulai melangkah mengupas hal yang kita lihat kemarin di depan Istana Merdeka.

Kepentingan dan Perjuangan Kelas

Satu hal lagi yang harus diperhatikan ketika kita meninjau tindakan politik yang diambil seseorang atau satu kelompok: kepentingan kelasnya. Kepentingan kelas, dalam uraian yang paling sederhana, berarti kepentingan ekonomi yang mewujud dalam tuntutan politik. Dan kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang paling utama dalam hidup satu manusia atau kelompok.

Dengan demikian, ketika kita meninjau satu tindakan politik yang diambil seseorang atau satu kelompok, kita harus mengupas kepentingan kelas yang ada di belakang tindakan politiknya. Inilah cara yang paling mudah untuk menelanjangi kepentingan seseorang atau satu kelompok ketika mengangkat isu politik tertentu.

Sekarang, apa kepentingan nomor satu dari seorang pengusaha? Tentu jawabannya adalah keuntungan atau profit. Jika kita sudah tahu hal ini, maka kita akan juga tahu bahwa kelas pengusaha akan menentang keputusan politik apapun yang akan mengancam tingkat perolehan profit mereka. Mereka, yang sudah kaya-raya ini, takut bahwa kenaikan tarif-tarif itu akan membuat mereka sulit untuk menambah kekayaan mereka.

Kalau rakyat pekerja, apa kepentingan nomor satunya? Tentu jawabannya adalah kesejahteraan – jaminan akan tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan, penghasilan yang cukup untuk memenuhi baik kebutuhan fisik maupun sosial sebagai anggota masyarakat yang beradab. Sekilas saja melihat kita akan tahu bahwa kepentingan ini bertentangan betul dengan kepentigan kelas pengusaha. Jika pekerja meminta penambahan upah, tingkat keuntungan pengusaha akan berkurang. Jika pekerja meminta penambahan fasilitas, pengusaha juga yang harus mengeruk kantung lebih dalam. Dalam hal-hal lain, seperti ketika pengusaha menginginkan adanya pembangunan jalan untuk angkutan produk mereka, rakyat pekerja juga yang harus membayar ongkosnya dengan adanya berbagai penggusuran. Apalagi jika pengusaha ingin memperluas usahanya, membangun pabrik atau tempat usaha baru – pastilah penggusuran menjadi jawabannya.

Dengan demikian, kepentingan pokok dari kedua kelas ini: antara mereka yang mempekerjakan (kelas pengusaha) dan mereka yang bekerja (kelas pekerja), akan selalu berbenturan. Jika kita akan memberi keuntungan bagi satu kelas, maka kelas yang lainlah yang akan dirugikan.

Tapi, sama sekali tidak adakah satu hal yang akan mampu menyatukan kelas pengusaha dengan kelas pekerja dalam satu perjuangan bersama?

“Kepentingan Bersama”?

Secara nyata kita kemarin telah melihat bahwa buruh dan pengusaha bergabung bersama dalam aksi menolak kenaikan BBM, TDL dan telepon. Bukankah ini berarti bahwa masih ada beberapa hal di mana kelas pekerja dan pengusaha memiliki kepentingan bersama – dan dapat dijadikan pijakan untuk sebuah perjuangan bersama?

Hati-hatilah! Apa yang berkilau belum tentu emas. Pepatah bijak ini ada di hampir setiap bahasa dari peradaban yang telah mengenal logam mulia ini. Dengan jitu, peribahasa ini telah mengingatkan kita untuk selalu memisahkan antara gejala dengan hakikat, antara kulit dengan isi, antara sikap yang tampak dari luar dengan niat sesungguhnya yang ada di dalam hati.

Jika kita perhatikan bahwa kepentingan pokok dari kedua kelas ini bertentangan, maka kita akan waspada dengan kenyataan bahwa kali ini, kelas pekerja (termasuk buruh, pekerja informal/KMK, nelayan dan petani) dan kelas pengusaha sama-sama menolak kenaikan tarif. Kita akan menyelidiki lebih lanjut mengenai hal ini untuk melihat kepentingan kelas yang ada di balik tindakan politik yang diambil masing-masing kelas.

Jelas kiranya bahwa yang menjadi kepentingan rakyat pekerja itu adalah bagaimana mempertahankan tingkat kesejahteraan mereka yang pasti terpukul berat dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif itu. Sebelum kenaikan tarif itu berlangsung, kehidupan sudah cukup sulit. Dengan adanya kenaikan tarif, kehidupan menjadi nyaris tak tertanggungkan.

Kepentingan rakyat pekerja demikian sederhana dan sangat bersahaja.

Namun, apa yang kiranya menjadi kepentingan kelas dari kelas pengusaha? Tentu jawabannya adalah karena kenaikan tarif-tarif itu mengurangi profit yang dapat mereka raih. Jika mereka bukan pengusaha minyak, listrik atau telepon (atau jenis usaha lain yang berkait dengan itu), kenaikan tarif itu pasti menjadi beban tambahan bagi ongkos produksi mereka. Dan jika ongkos produksi meningkat, dapat dipastikan bahwa keuntungan pasti akan turun.

Biasanya, mereka dapat mengalihkan beban tambahan ongkos produksi ini kembali ke tangan rakyat pekerja. Mereka dapat menurunkan upah – baik melalui pemotongan langsung, menolak menaikkan upah, pengurangan fasilitas, ataupun memperpanjang jam kerja. Mereka dapat juga menaikkan harga jual produk. Karena yang menjadi konsumen produk mereka adalah rakyat pekerja juga, maka dapat pula dikatakan bahwa rakyat pekerjalah yang harus menanggung kenaikan biaya produksi ini. Yang paling sering mereka lakukan adalah menempuh keduanya sekaligus: menaikkan harga sekaligus menolak menaikkan upah.

Walau demikian, kini pilihan untuk menaikkan harga jual barang telah menjadi pilihan yang sulit. Soalnya, sebelum inipun perekonomian dunia telah terpukul oleh adanya krisis overproduksi. Dan karena krisis ini dipicu oleh tertumpuknya barang yang tidak laku terjual di gudang-gudang, maka tindakan menaikkan harga barang yang masih laku adalah tindakan yang sangat beresiko. Jangan-jangan barang yang tadinya masih laku akan ikut menjadi barang yang tidak laku. Jika semakin banyak barang tertumpuk di gudang maka krisis ekonomi bukannya akan menjadi bertambah ringan – sebaliknya, krisis akan bertambah parah.

Menolak menaikkan upah juga merupakan tindakan yang semakin lama semakin beresiko. Semakin menguatnya serikat-serikat buruh belakangan ini membuat penolakan terhadap tuntutan kenaikan upah dapat memicu pemogokan di pabrik atau perusahaan.

Terlebih lagi kita harus melihat bahwa pertarungan antar faksi-faksi (kelompok) pengusaha untuk berebut dominasi dalam kekuasaan belum lagi rampung. Semenjak tergulingnya faksi Soeharto, berbagai macam faksi terus berebut untuk menduduki tampuk kepemimpinan Negara. Dalam situasi yang sulit dan penuh resiko seperti ini, tiap faksi pasti akan bertarung untuk mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan untuk pihaknya sendiri.

Pertarungan ini terjadi di setiap lini dan sektor. Jika kita ingat bahwa tahun depan, tahun 2004, kita akan kembali menghadapi Pemilu, kita akan dapat melihat bahwa sekaranglah saat paling baik bagi tiap faksi pengusaha untuk memikat simpati rakyat pekerja pada pihaknya masing-masing. Mereka akan berusaha untuk sedapat mungkin menjatuhkan reputasi dari faksi yang menjadi saingannya.

Dengan latar belakang kepentingan yang berbelit-belit inilah beberapa faksi pengusaha menawarkan kerja sama pada organisasi-organisasi kelas pekerja dalam isu menentang kenaikan BBM, TDL dan telepon.

Dapatkah kita percaya bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan kelas pekerja ketika menggelar aksi bersama di depan Istana Merdeka, 9 Januari 2003 lalu?

Menelanjangi Kedok Kepentingan Kelas Pengusaha

Setelah kita mendaftarkan apa saja kepentingan pengusaha berkaitan dengan persoalan kenaikan BBM, TDL dan telepon ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk melihat apa yang ada di balik kedok manis mereka ketika menawarkan kerja sama dengan kelas pekerja.

Keuntungan pertamayang dapat mereka raih adalah mereka dapat memperoleh dukungan politik yang besar untuk agenda-agenda tersembunyi mereka. Agenda tersembunyi ini baru nampak setelah pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memberi keringanan pajak pada para pengusaha. Dengan adanya keringanan pajak ini, biaya produksi akan dapat ditekan dan tingkat keuntungan akan dapat dipertahankan.

Tapi, keputusan pemberian keringanan pajak bagi pengusaha ini sama sekali tidak memberi keuntungan apapun bagi rakyat pekerja. Rakyat pekerja tetap harus menanggung berbagai kenaikan harga yang disebabkan langsung oleh kenaikan tarif BBM, TDL dan telepon.

Jadi, sementara pengusaha berhasil mempertahankan tingkat keuntungan mereka setelah aksi tanggal 9 Januari 2003 lalu, rakyat pekerja masih tetap harus berjibaku dengan berbagai kenaikan biaya hidup yang harus mereka tanggung. Berbagai faksi pengusaha telah berhasil menunggangi kelas pekerja untuk mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan mereka sendiri.

Keuntungan kedua yang dapat mereka raih adalah simpati rakyat pekerja terhadap pengusaha. Keuntungan yang paling mencolok adalah mereka akan dapat meredam perlawanan kelas pekerja jika mereka kemudian mengambil langkah-langkah penuh resiko seperti yang diuraikan di atas: penolakan menaikkan upah, pemotongan atas berbagai tunjangan kesejahteraan, perpanjangan jam kerja, bahkan juga PHK. Mereka akan dapat mengatakan pada kelas pekerja bahwa mereka bersimpati pada kepentingan pekerja, bahkan mereka akan mengklaim bahwa mereka juga telah menunjukkan simpati itu secara langsung di lapangan. Mereka akan “lupa” menyebutkan bahwa mereka memiliki agenda tersembunyi dalam aksi bersama itu. Dengan cara merangkul kelas pekerja, kelas pengusaha akan dapat melemahkan semangat berlawan dari kelas pekerja ketika mereka mengambil tindakan-tindakan yang merugikan kelas pekerja itu.

Jadi, dengan berpura-pura memiliki kepentingan bersama dengan kelas pekerja, kelas pengusaha telah berhasil membodohi kelas pekerja itu dan melucuti kewaspadaannya.

Keuntungan ketiga hanya dapat diraih oleh faksi pengusaha yang telah bergabung dalam salah satu partai politik, yaitu meraih simpati rakyat pekerja agar memilih mereka dalam Pemilu 2004 mendatang. Mereka dengan berpura-pura bodoh “lupa” bahwa keputusan kenaikan BBM, TDL dan telepon ini adalah hasil keputusan mereka juga ketika mereka mengesahkan RAPBN 2002/2003 setahun lalu. Jadi, tidak satupun dari partai-partai itu yang serius menentang kenaikan tarif ini. Hal ini nampak jelas dari pernyataan-pernyataan mereka sendiri yang tidak secara langsung menentang kenaikan tarif itu. Yang mereka pertanyakan hanyalah kenyataan bahwa kenaikan itu berlangsung serentak. Mereka meminta agar pemerintah “lebih arif” – dalam arti membuat kenaikan-kenaikan itu secara bertahap dan tidak kentara. Mereka sama sekali tidak menentang kenaikan tarifnya, hanya jangan sampai rakyat berontak gara-gara tertekan terlalu keras.

Mereka-mereka ini tahu persis bahwa siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan akan dipaksa oleh kapitalis internasional untuk menaikkan harga dan tarif-tarif melalui pencabutan subsidi. Karena itu mereka membiarkan Megawati dan PDI-P menanggung beban berat ini, kemudian mereka berpura-pura tampil sebagai pahlawan dengan mengajukan kritik pada partai berlambang kepala banteng itu. Mereka berharap bahwa, pada pemilu 2004 mendatang, rakyat tidak akan lagi mau memilih PDI-P dan akan menukar pilihannya pada salah satu dari partai-partai lain. Maka kini banyak partai politik yang berpura-pura ikut menentang kenaikan tarif ini untuk mencuri simpati (dan juga suara) rakyat dalam Pemilu 2004 mendatang.

Kesimpulan

Setelah kita mendapat tahu apa yang ada di benak pengusaha ketika menawarkan kerja sama dengan kelas pekerja dalam menentang kenaikan BBM, kita dapat mulai membuka mata kita sendiri. Munculnya slogan “Hidup pengusaha!” dalam aksi 9 Januari 2003 lalu di depan Istana Merdeka telah merupakan satu petunjuk yang teramat jelas bahwa kelas pengusaha telah berhasil mewujudkan agenda-agenda tersembunyi mereka.

Munculnya slogan itu secara sukarela dari kalangan kelas pekerja sendiri menunjukkan bahwa mereka telah terjebak dalam skenario pengusaha. Para pimpinan organisasi rakyat pekerja telah menumbuhkan simpati kelas pekerja pada kelas pengusaha, sesuatu yang sesungguhnya bertentangan langsung dengan kepentingan kelas pekerja itu, dan dengan demikian akan melemahkan perjuangan jangka panjang mereka sendiri. Mereka telah ditikam tanpa menyadari bahwa tikaman itu adalah tikaman beracun yang mematikan. Mereka malah senang, berpikir bahwa, pada akhirnya, kelas pengusaha memiliki juga “kepentingan bersama” dengan kelas pekerja.

Dengan demikian, kini menjadi tugas berat kita untuk menyebarluaskan pemahaman ini di tengah massa kelas pekerja, agar mereka tidak terjebak dalam kesalahan yang sama seperti yang telah dialami oleh para pemimpin mereka. Kelas pengusaha dan kelas pekerja tidak akan pernah memiliki kepentingan bersama – jika mereka untung, kitalah yang akan dirugikan.

One thought on “Ketika Slogan “Hidup Pengusaha!” Bergema

    monjaly@nandan said:
    2 Januari, 2008 pukul 3:55 pm

    bagus to di atas ……….he1he1 call me 085257015533 akiir kata we jng lari……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s