Mahasiswa/i Muyu Menolak Pemekaran Kabupaten Muyu

Posted on Updated on

SOLIDARITAS MAHASISWA/I KABUPATEN BOVEN DIGOEL SE – JAYAPURA

MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MUYU

Pengantar.

Isu pemekaran kabupaten Muyu yang kini semakin mempublik baik di tingkat daerah maupun di pusat Jakarta. Untuk pemekaran kabupaten Muyu ini, Masyarakat Muyu dan Mandobo di daerah mengatakan bahwa aspirasi pemekaran kabupaten Muyu itu bukan aspirasi Masyarakat baik dari (Gereja, Masyarakat Adat, dan Perempuan) di daerah yang mau dimekarkan ini. Maka ada indikasi – indikasi dari masyarakat bahwa hanya ada beberapa orang dalam kelompok kepentingan yang sengaja mengajukan program pemekaran kabupaten Muyu ke Mendagri dan ke DPRP Papua yang sangat manipulatif atau rekayasa dan bukan bersifat aspiratif ( Aspirasi Masyarakat ).

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya ide pemekaran kabutapen Muyu, adalah ada sekelompok orang yang menggagaskan pemekaran kabupaten Muyu ini mereka yang sudah mencalonkan diri sebagai bupati pada pemilihan bupati devenitif di kabupaten Boven Dioel, tetapi mereka tidak lolos dalam pesta demokrasi itu. Karena dengan kekecewaan itu dan tidak dapat bersaing, dan tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan kabupaten Boven Digoel entah kenapa? Sehingga muncul sekelompok orang ini untuk mengasut masyarakat lewat Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) suku Muyu untuk dapat mengakui dan menerima suatu konsep pemekaran kabupaten Muyu.

Masyarakat Muyu dan Mandobo tidak mengininkan terbentuknya kabupaten muyu, karena pemekaran kabupaten Muyu ini bukan suatu kebutuhan yang mendasar buat masyarakat suku Muyu dan Mandobo. Pemekaran kabupaten Muyu yang dimaksud ini hanya kepentingan para Elit Politik dan Birokrat saja, para elit politik ini secara sengaja untuk membuat konflik horisiontal antara suku Muyu dan Mandobo di kabupaten Boven Digoel yang berkepanjangan nanti, Kalau memang seperti itu yang di maksud berarti bukan aspirasi dan tidak merupakan kebutuhan masyarakat suku Muyu dan Mandobo di daerah tersebut. Dengan melihat perkembangan yang sedang terjadi di berbagai daerah yang mau di mekarkan wilayah di tanah Papua , atas program para Elit politik Papua dan Pemerintah pusat yang mempunyai kepentingan atas daerah pemekaran tersebut terlebih khususnya pemekaran Kabupaten Muyu yang sedang dipaksakan untuk dimekarkan ini , maka kami solidaritas mahasiswa – mahasiswi Boven Digoel menaggapi bahwa, kami tidak menyetujuhi dan dengan tegas menolak pemekaran kabupaten Muyu dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari beberapa Aspek – aspek dan kriteria – kiriterianya sebagai berikut:

1 . GEOGRAFIS / LUAS WILAYAH

Daerah Muyu pada umumnya topografinya perbukitan dan batuan krikil, letak daerah muyu bujur atau persegi panjang. Kampung Ikcan bagian utara dan kampung Sesnuk bagian telah membuat batasan wilayah suku muyu, sedangkan bagian timur adalah wilayah perbatasan PNG tepat batas wilayahnya di kampung Kunggembit dan di barat telah di batasi oleh sungai Kao. Sungai kao bagian barat adalah wilayah suku Mandobo. Maka kalau di lihat secara sistimatis bahwa luas wilayah Muyu itu sendiri sebagian besar adalah tanah milik Mandobo yang sementara di tempati oleh suku Muyu seperti di daerah / Distrik Mindiptanah tepat tempat yang mau di mekarkan kabupaten itu.

Dengan melihat sejarah perkembangan suku Muyu Mandobo sesuai dengan cerita mitos orang/ suku Muyu dan Mandobo, bahwa kedua suku ini adalah kakak ber adik yang hidup berkembang biak hingga saat ini. Maka wilayah dan tanah suku Mandobo juga ada di wilayah orang suku Muyu, maka sudah jelas bahwa kalau kabupaten Muyu di mekarkan, maka akan terjadi konflik hirisiontal yang berkepanjangan antara suku Muyu dan Mandobo di tempat tanah leluhur mereka. Kalau dilihat secara baik, wilayah suku Muyu sangat kecil dan hanya mempunyai sebidang tanah yang sempit, maka tidak memenuhui syarat untuk di mekarkan menjadi kabupaten Muyu.

2. JUMLAH PENDUDUK

Data masyarakat suku muyu pada tahun 1984 – 9185 dan sampai

tahun 1985 – 2006.

A . Penduduk sebelum tahun 1984

Data sebulum memasuki tahun 1984 adalah jumlah penduduk sekitar ± 1000 – 5000 penduduk asli masyarakat suku muyu.sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan pendudk asli masyarakat muyu di perkirakan dengan jumlah bertambah sekitar tahun 1980 berjumlah ± 10.000 jiwa.Namun ada kekurangan penduduk ketika memasuki tahun 1984 yang pada saat itu terjadi peristiwa pengungsian besar – besaran masyarakat –muyu

Mandobo pergi Negara papua Nuguni ( PNG ). Maka akibat dari pengungsian ini terjadi penurunan jumlah penduduk asli masyarakat Muyu saat ini minim.

B . Penduduk masyarakat suku Muyu tahun 1985 – 2006

Jumlah penduduk masyarakat suku muyu terhitung jumlah penduduk sampai sekarang ini dapat kami pastikan sesuai dengan data Distrik Mindiptanah dan Waropko yang ada daerah ± 3000 jiwa yang tersamuk dihitung dengan masyarakat muyu yang sedang ada di daerahnya maupun di luar daerah seperti di PNG dan luar kabupaten Boven Digoel.Dengan sedikitnya jumlah pendudduk masyarakat suku muyu ini sudah layak dan telah meneuhu persyaratan ? . Dengan sedikitnya jumlah Sali masyarakat suku muyu ini dapat memnehui tuntutan pembanguan? Sedangkan persyaratan jumlah penduduk untuk membentuk suatu kabupaten itu sendiri seharusnya 70.000 jiwa keatas. Maka untuk membentuk kabupaten muyu sangat tidak tepat karena semata – mata hanya para oknum elite yang punya kepentingan untuk memaksa keadaan dengan tidakmemikirkan kesejahteran masyarakat.

3 . SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Sumber Daya Manusia orang Muyu adalah sangat penting dan sangat mentukan pembanguan suatu daerah kedepan, Sumber Daya Manusia ini di bagi dalam dua yaitu : Sumber Daya Manusia (secara formal) dan (secara nonformal) secara formal yaitu mereka yang berpendidikan dari perguruan tinggi Neregi maupun Swasta dengan lulusan sarjana. Yang telah siap untuk mengapdi dan berkariker di bidang apa saja sesuai dengan ilmu pengetahuannya masing – masing, sekarang menjadi pertanyaan kami adalah apakah Sumber Daya Manusia orang Muyu ini sudah siap? Untuk dapat menduduki suatu jabatan – jabatan Strstegis seperti Esalon – Esalon jabatan pemerintahan, dan para ahli teknologi seperti insenyur – insenyur, Dokter, Dootor, professor dan sebagainya?. Yang di maksud sudah siap untuk di pakai dalam melayani masyarakat guna dapat membawah suatu perubahan dalam kinerja kepemerintahan dalam melayani masyarakat. Melihat hal bertolak dari penetapan UU OTSUS No. 21 tahun 2001 yang diberlakukan di tanah Papua, yang mengatur hak – hak kehidupan orang asli Papua, maka Otsus secara khususan berarti bahwa orang Papua sudah seharusnya menjadi Tuan di tanah sendiri seperti dikatakan mantan Gubernur Papua Almahrum J.P Salosa,Msi. Dengan adanya penetapan UU Otsus di tanah Papua yang mana maksud daripada itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli yang menurut pikiran bahwa masyarakat asli Papua masih hidup dalam ketertinggalan dari pengaruh pembangunan dunia. Dengan mulai diberlukan Otsus orang Papua selalu disimbolkan dengan perkataan orang asli harus menjadi Tuan di tanahnya sendiri, dengan kata yang tidak berarti apa – apa ini bukan bererti bahwa masyarakat asli harus berusaha berlomba – lomba untuk mengatur segalah sesuatu menurut keinginannya, misalnya ; Setelaha Otsus UU No. 21 tahun 2001 diberlakukan adanya pemekaran – pemekaran wilayah dari kampung menjadi Distrik, dan dari distrik menjadi kabupaten. Dan sekarang yang eksisi menjadi perlombahan adalah pemekaran kabupaten. Pemekaran kabupaten yang sekarang semakin menjadi – jadi dengan keinginan setiap individu yang mana mengatasnamakan masyarakat dengan tujuan selalu terarah kepada kepentingan kelompok dan pribadi – pribadi orang – orang tertentu saja, melainkan bukan hasil dari suara masyarakat secara demokrasi dalam menyampaikan aspirasi – aspirasinya dalam memperdayakan masyarakat asli Papua.

Denagn hal adanya keutamaan lebih kepada swadaya manusia yang mampan dalam berbagai bidang kinerja pemerintah maupun swasta harus dipersiapkan secara matang, dan bukan hanya asal – asalan belaka. Masyarakat Muyu memang belum siap untuk merencanakan diadakan pemekaran kabupaten Muyu di wilayah Muyu. Melainkan masyarakat lebih melihat bagaimana mereka bisa dapat diberdayakan dengan program program perencanaan pembangunan pemerintah. Khususnya kabupaten Boven Digoel yang baru menjadi kabupaten adalah kabupaten yang menjadi kepermerintahan daerah setempat yaitu suku Muyu, Mandobo,dan Awuyu memnjadi milik dari sub etnis. Ini bukan ajang persaingan suku dalam memajukan daerah dan sukunya, melainkan ini program kerja pemerintah, yang mana seharusnya diterapkan bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat Muyu, Manadobo maupun Awuyu

4 . PENDAPATAN MASYARAKAT ( EKONOMI MASYARAKAT )

Pendapatan masyarakat asli pribumi ( suku Muyu – Mandobo ) sampai saat ini belum memenuhi syarat, karena kehidupan suku Muyu – Mandobo baru saja mengenal dunia ala modern yang sedang berkembang saat ini. Orang suku Muyu – Mandobo belum memiliki perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga proses penyesuaian diri dalam pembangunan belum bisa ( tidak mampu ). Sementara dalam aturan suatu pemekaran kabupaten baru, salah satu dari persyaratan itu adalah Pendapatan Masyarakat Setempat ( PMS ) itu sudah harus mantap dalam menghadapi arus globalisasi yang akan datang ketika kabupaten Muyu dimekarkan, maka masyarakata tidak kaget menghadapi arus globalisasi tersebut. Dengan melihat ketidaksiapan masyarakat suku Muyyu – Mandobo untuk bersaing dalam peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sementara ini, masyarakat susku Muyu – Mandobo belum memiliki ketrampilan – ketrampilan dibidang usaha kecil dan menengah seperti, cara bercocok tanam yang baik, cara berternak yang baik, dan usaha – usaha yang lainnya. Kalau masyarakat belum mampu menghidupi kebutuhan dalam kehidupannya, maka janganlah dipasakan untuk harus mengikuti keinginan dari pera sekeloppok orang elite politik, para kapitalis yang notabenehnya hanya membuka peluang bagi mereka yang memiliki modal dan ketrampilan – ketrampilan yang sudah siap diberbagai sector usaha. Sementara masyarakata asli pribumi menjadi penonton dan pagar hidup yang setia bagi para investor asing dan orang – orang pendatang ( Non Papua). Oleh sebab itu, maka pemekaran kabupaten Muyu sangat tidak layak untuk dimekarkan menjadi suatu wilayah kabupaten.

5 . BUDAYA ( ADAT – ISTIADAT )

Budaya merupakan eksistensi dari kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya suku Muyu – Mandobo yang perlu diperhatikan dari berbagai akibat pembangunan yang tidak dapat mengendalikan dan melestarikan nilai – nilai budaya. Pengaruh pembangunan, budaya luar secara otomatis akan masuk bersamaan dengan arus masuknya pembangunan yang tidak dapat menghormati budaya suku Muyu – Mandobo yang berada dipesisir sungai Kao dan sungai Muyu. Pemekaran juga dapat menghancurkan dan mengubah secara paksa rehabilitas eksistensi kehidupan suku Muyu – Mandobo karena pembangunan yang akan masuk ke daerah suku Muyu – Mandobo adalah akibat dari suatu pemekaran yang mana tidak memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, aspek pendapatan masyarakat setempat ( suku Muyu – Mandobo ). Masyarakat suku Muyu – Mandobo pada umumnya belum bisa bersaing dalam dunia usaha untuk memndapatkan pendapatan yang selayaknya untuk dapat bersaing dengan realita dalam pembangunan. Jika pemekaran wilayah Muyu menjadi kabupaten Muyu dan karena masyarakat suku Muyu yang sangat adaftif ini akan terbawah oleh arus budaya luar, dimana akan mengubah secara langsung budaya yang diwariskan oleh leluhur suku Muyu – Mandobo.

Maka oleh sebab itu, dapat disimpulakan bahwa pemekaran adalah pintu masuknya kehancuran terhadap eksistensi suku bangsa Muyu – Mandobo apabila para elite politik Muyu yang mau dengan sengaja memaksa masyarakat untuk memekarkan kabupaten Muyu ini, mereka tidak melihat dampak dari pemekaran terhadap budaya dan eksistensi suku bangsa Muyu – Mandobo

Kriteria – Kriteria

Suatu daerah yang mau dimekarkan menjadi kabupaten baru harus memenuhi persyaratan – persayaratan yang terdapat dalam UU Otsus dan yang berlaku di Republik Indonesia anatara lain sebagai berikut :

1 . Luas suatu wilayah

2 . Jumlah Penduduk yang kurang lebih 70. 000.000 jiwa

3 . sumber Daya Manusia ( SDM )

4 . Sumber Daya Alam ( SDA )

5 . Jumlah Distrik seharusnya 7 lima Distrik

6 . Pendapatan Masyarakta ( Ekonomi Masyarakta )

7 . Surat rekomendasi dari Kabupaten Induk

PERNYATAAN SIKAP

MAHASISWA/I BOVEN DIGOEL SE – JAYAPURA, DENGAN TEGAS MENOLAK PEMEKARAN KABUPATEN MUYU

Dengan mempertimbangkan aspek – aspek diatas, maka Mahasiswa – Mahasiswi Boven Digoel sebagai generasi penerus dalam pembangunan di masa mendatang, meyatakan bahwa manusia suku Muyu – Mandobo belum siap untuk menerima pemekaran kabupaten Muyu. Oleh sebab itu, kami Mahasiswa – Mahasisiwa dengan tegas menolak pemekaran wilayah Muyu menjadi Kabupeten Muyu.

Demikian surat pernyataan Sikap Mahasiswa – Mahasiswai Boven Digoel se – Jayapura.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s